APBD Situbondo 2027 Diproyeksikan Rp1,356 Triliun, Fokus Jalan Rusak hingga Kesehatan Masyarakat

JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,356 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Senin (24/8/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, bupati menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dokumen itu menjadi dasar pembahasan antara pemkab dan DPRD untuk menentukan arah kebijakan anggaran tahun depan.

Baca Juga : Pemblokiran Rekening Bank Mandiri Aktivis Pati Jelang Demo, Koalisi: Dasar Hukumnya Apa?

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio mengatakan, proyeksi anggaran 2027 tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, sejumlah sektor akan menjadi perhatian utama, terutama infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

"Proyeksinya ya tidak jauh beda berdasarkan visi misi kita. Tapi persoalannya kan saya lihat di masyarakat itu, satu, infrastruktur pendidikan. Kita dapat tambahan memang, dapat rehab yang relatif besar," kata Mas Rio saat ditemui usai penyampaian KUA-PPAS.

Selain pendidikan, persoalan jalan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Rio menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada jalan kabupaten, tetapi juga jalan desa yang membutuhkan intervensi pemerintah daerah.

"Jadi jalan-jalan desa ya mau nggak mau kita bantu. Tapi harus ada pelimpahan aset dulu sama kita," ujarnya.

Menurut Mas Rio, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena desa saat ini dinilai memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani kebutuhan pembangunan infrastrukturnya. Karena itu, Pemkab Situbondo membuka ruang untuk membantu, dengan tetap memperhatikan mekanisme pengelolaan dan pelimpahan aset.

Persoalan kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama dalam rancangan APBD 2027. Rio menegaskan keinginannya agar seluruh masyarakat Situbondo dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program BPJS dan layanan berobat gratis.

"Sejak awal saya bilang, saya ingin sekali masyarakat tanpa terkecuali bisa merasakan program BPJS melalui berobat gratis itu," tegasnya.

Namun, Mas Rio mengakui masih terdapat persoalan serius terkait sinkronisasi data penerima layanan kesehatan. Menurut dia, perbedaan data menjadi salah satu kendala yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

"Memang dinamika soal data ini yang masih sangat-sangat tinggi. Data satu dengan yang lain tidak sinkron, makanya kita lakukan konsolidasi," ungkapnya.

Mas Rio berharap konsolidasi data tersebut dapat memastikan seluruh warga Situbondo mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. "Harapannya sih apa pun lah masyarakat pokoknya dia warga Situbondo ya dilayani dengan baik," katanya.

Kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya pembiayaan BPJS, juga cukup besar. Mas Rio menyebut pihak BPJS meminta dukungan anggaran sekitar Rp69 miliar untuk tahun berjalan.

"Makanya butuh besar soalnya anggarannya sampai permintaan BPJS itu tahun ini saja minta 69 miliar," jelasnya.

Di sisi lain, Mas Rio juga menyinggung kemungkinan penghematan anggaran apabila pembiayaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut dia, belanja rutin untuk kebutuhan tersebut berada di kisaran Rp550 miliar. Jika ditambah pembiayaan PPPK, angkanya dapat mencapai sekitar Rp770 miliar.

"Pokoknya ya, kalau yang rutin itu Rp550 miliar. Kalau sama PPPK itu sekitar Rp770 miliar, tapi bisa konfirmasi ke TAPD. Sekitar itu, lumayan besar," kata Mas Rio.

Jika pemerintah pusat benar-benar mengambil alih pembiayaan tersebut, Mas Rio menilai ruang fiskal Situbondo akan menjadi lebih longgar sehingga dapat diarahkan untuk pembangunan lainnya. "Kalau itu, wah kita bisa bangun, pokoknya bangun apa aja di Situbondo," ujarnya.

Persoalan jalan rusak juga menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027. Rio mengungkapkan adanya perbedaan data mengenai kondisi jalan di Situbondo.

Ia membandingkan data dalam laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2023 yang menyebut kondisi jalan mantap berada di kisaran 84 persen. Namun, setelah dirinya dilantik dan meminta Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengecekan kembali, angka tersebut disebut jauh berbeda.

"Kalau Anda baca laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023, itu kondisi jalan kita posisinya jalan mantap katanya di angka 84 persen. Tapi ketika saya kemarin sudah baru dilantik saya minta PU coba cek. Ternyata di angka 62 persen atau 67 persen saya lupa. Jauh," ungkapnya.

Perbedaan data tersebut, lanjut Mas Rio, menjadi salah satu dasar pemerintah untuk kembali melakukan pendataan dan menentukan prioritas penanganan infrastruktur jalan.

"Ya itu, semuanya. Makanya kita fokuskan, misalnya aspirasi dewan fokus ke jalan, jalan, jalan, jalan. Jalan pokoknya jalan, jalan, jalan, jalan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi menyatakan pihak legislatif akan membahas dokumen KUA-PPAS 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan akan dilakukan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah sebelumnya dilakukan pembahasan komisi-komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja.

"Pembahasan baik di antara Badan Anggaran dengan TAPD, dan itu didahului dengan pembahasan komisi-komisi dengan perangkat daerah menjadi mitra kerjanya," kata Mahbub.

Baca Juga : Ramai Desakan Karhutla Kalimantan agar Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

Menurut dia, pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan program dan kegiatan yang disusun setiap OPD telah sesuai dengan prioritas dan tema pembangunan Kabupaten Situbondo 2027.

"Di situ kemudian untuk kemudian diketahui apakah program kegiatan yang disusun oleh masing-masing OPD sudah sesuai dengan program prioritas ataupun tema pembangunan berikut juga arah pembangunannya," jelasnya.

Mahbub menilai APBD 2027 memiliki tantangan yang cukup besar. Salah satu persoalan utama yang harus dicermati adalah kondisi fiskal daerah yang mengalami perbedaan dibandingkan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

"Kalau dilihat dari penyampaian nota pengantar yang disampaikan oleh bupati tadi, sangat menantang APBD 2027 ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi fiskal tersebut membuat DPRD harus lebih cermat menentukan sektor yang menjadi prioritas. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pembangunan.

"Makanya kita lebih fokus lagi kira-kira dengan kemampuan fiskal ini arah pembangunannya ke mana," kata Mahbub.

Terkait fokus pembangunan pada sektor jalan, kesehatan dan pendidikan, Mahbub menyatakan DPRD pada prinsipnya sejalan. Ketiga sektor tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

"Memang itu menjadi urusan pemerintah yang wajib. Yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Mau tidak mau harus urusan itu yang lebih didahulukan," tegasnya.

Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial harus mendapatkan perhatian dalam pembahasan anggaran. DPRD juga akan memastikan berbagai ketentuan mengenai belanja wajib atau mandatory spending dapat dipenuhi.

"Mulai dari pendidikan, kemudian infrastruktur kesehatan, infrastruktur, sosial. Ada beberapa urusan pemerintahan yang memang berkenaan dengan pelayanan dasar itu yang harus didahulukan terlebih dahulu penganggarannya ketimbang yang lain," jelasnya.

Mahbub menambahkan, DPRD akan mencermati pemenuhan alokasi anggaran pendidikan yang dipersyaratkan sebesar 20 persen dari total APBD. Selain itu, terdapat ketentuan alokasi anggaran kesehatan serta berbagai belanja wajib lainnya yang harus diperhatikan.

"Kita kan dipersyaratkan 20 persen dari total APBD. Kesehatan belanjanya sekian persen dari APBD. Dan mandatory-mandatory lain yang juga harus kita cermati," katanya.

Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, Pemkab Situbondo juga menetapkan tema pembangunan 2027, yakni "Integrasi Pembangunan Lintas Sektoral melalui Pelayanan Dasar Berkualitas, Pengembangan Wilayah dan Pemerataan Infrastruktur yang didukung Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dan Inovatif."

Empat prioritas pembangunan yang disiapkan meliputi pengembangan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, penguatan layanan dasar dan infrastruktur, integrasi sektor primer dan sekunder melalui hilirisasi produk unggulan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif dan inovatif.

Dengan proyeksi pendapatan Rp1,35 triliun dan belanja Rp1,35 triliun, pembahasan KUA-PPAS 2027 antara Pemkab dan DPRD Situbondo diperkirakan akan menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal.