DPUPRPKP Kota Malang Siapkan Jurus Embung untuk Tekan Banjir Amprong
Reporter
Hendra Saputra
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
23 - Apr - 2026, 03:18
JATIMTIMES - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang mulai mengintensifkan langkah penanganan banjir di kawasan Sungai Amprong. Salah satu upaya yang kini dikaji adalah pembangunan embung sebagai solusi pengendalian debit air, terutama di wilayah Kecamatan Kedungkandang yang kerap terdampak banjir.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto mengungkapkan, persoalan banjir yang terus berulang tidak lepas dari banyaknya pelanggaran sempadan sungai. Menurutnya, kawasan yang seharusnya steril dari bangunan justru telah dipadati hunian warga.
Baca Juga : Rembug Ekologi Festival Mata Air: Penyusutan Debit Ratusan Sumber Mata Air di Kota Batu Jadi Sorotan
“Yang ada di Kota Malang ini banyak sekali terjadi pelanggaran sempadan. Yang harusnya sempadan itu bebas dari bangunan, ya sudah banyak didirikan bangunan oleh warga,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).
Dandung menjelaskan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap fungsi sungai sekaligus menghambat proses pemeliharaan. Keterbatasan akses membuat alat berat tidak bisa masuk untuk melakukan pengerukan sedimentasi secara optimal.
“Keberadaan bangunan-bangunan ini juga menghambat dalam proses pemeliharaan. Karena untuk pengerukan sungai itu diperlukan alat berat, kalau aksesnya tidak bisa masuk ya tidak mungkin dilakukan,” jelasnya.
Akibatnya, sejumlah titik di Gang Mirej menjadi langganan banjir setiap musim hujan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini mendorong DPUPRPKP untuk segera merumuskan langkah penanganan yang lebih komprehensif.
“Ini jadi langganan, tiap musim hujan mesti selalu banjir di sini, terutama mulai 2024 kemarin,” katanya.
Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Ngawi Bahas Empat Ranperda Strategis Hingga Penataan Perangkat Daerah
Sebagai tindak lanjut, DPUPRPKP Kota Malang akan melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BBWS Brantas yang memiliki kewenangan atas pengelolaan sungai. Selain itu, pendataan kepemilikan lahan di sepanjang sempadan sungai juga mulai dilakukan sebagai dasar penataan ke depan.
Di sisi lain, kajian pembangunan embung di wilayah Cemorokandang menjadi salah satu fokus utama. Embung tersebut diharapkan mampu menahan aliran air dari kawasan hulu sebelum masuk ke Sungai Amprong, sehingga risiko banjir di wilayah hilir dapat ditekan.
“Pak Wali memerintahkan kami untuk mengkaji pembangunan embung di wilayah Cemorokandang. Karena posisinya lebih tinggi, harapannya air dari atas bisa tertahan dulu sebelum mengalir ke bawah,” pungkasnya.
