Anggaran Berantas Plus Menipis, Sopir Ambulans Rakyat Belum Digaji

JATIMTIMES - Program kesehatan gratis Berantas Plus dan layanan Ambulans Rakyat di Situbondo kembali menjadi sorotan. Bukan karena absennya niat baik, melainkan karena realisasi di lapangan yang tampak belum sepenuhnya sejalan dengan perencanaan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo menilai, program yang sejak awal dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat itu kini menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi anggaran. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja Komisi IV, terungkap bahwa sisa anggaran program tersebut berada pada angka yang sangat terbatas.

Baca Juga : Adopsi Strategi Food Station Jakarta, Pansus BUMD DPRD Jatim Siapkan Skema Hidupkan Puspa Agro

"Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi IV DPRD, Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa anggaran program Berantas Plus dan Ambulan Rakyat hanya sisa Rp7 juta," ujar Supoyo, Sabtu (18/4/2026) di DPC PDI-P Situbondo.

Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan tentang ketepatan perencanaan awal, mengingat program ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Ketika anggaran tersisa dalam jumlah minimal, keberlanjutan layanan menjadi hal yang patut dicermati bersama.

Lebih jauh, perhatian juga tertuju pada para sopir ambulans yang justru menjadi ujung tombak layanan. Hingga memasuki bulan keempat tahun berjalan, mereka disebut belum menerima haknya.

"Yang lebih ironis, driver Ambulans Rakyat di wilayah timur dan barat juga belum digaji mulai Januari hingga April," kata Supoyo.

Situasi ini memperlihatkan adanya beban yang tidak kecil di tingkat pelaksana. Di satu sisi, pelayanan dituntut tetap berjalan, namun di sisi lain, kesejahteraan petugas belum sepenuhnya terjamin.

Hal serupa juga terlihat pada skema pembiayaan operasional yang dinilai masih perlu penyempurnaan agar lebih berkeadilan. "Perumpamaannya, jika akumulasi satu bulan penggunaan satu Ambulans Rakyat anggap saja anggaran 1 juta, 50 persennya itu untuk BBM jadi 500 ribu. Nah dari 500 ribu 70 persennya untuk driver Ambulans Rakyat  30 persennya untuk gaji SPJ. Jadi, SPJ dibebankan ke gaji driver," ungkap Supoyo.

Dengan pola tersebut, terdapat kesan bahwa sebagian beban administratif masih ditanggung oleh petugas di lapangan. Hal ini tentu menjadi catatan penting agar ke depan pembagian beban dapat lebih proporsional.

Fraksi PDI-P juga menyoroti dugaan penyebab berkurangnya anggaran, yang salah satunya berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan warga di luar negeri. "Diduga terkurasnya anggaran Berantas Plus ini kan awalnya dikarenakan biaya pemulangan jenazah imigran asal Situbondo yang meninggal di luar negeri dan imigran Situbondo yang sakit di luar negeri. Kalau tidak salah di Malaysia, biayanya kan sangat besar," imbuh Supoyo.

Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran terhadap rencana pergeseran anggaran di tengah tahun berjalan, yang dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif.

Baca Juga : Manajer Kopdes Kenapa Jadi Pegawai BUMN? Ini Penjelasannya 

"Ini kan berbahaya kalau ada pergeseran di tengah jalan APBD 2026. Bisa jadi temuan nantinya. Seharusnya APBD 2026 yang sudah diparipurnakan jangan diutak-atik lagi. Kalau ada perubahan, ya di P-APBD," tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya pemerintah daerah melalui Wakil Ketua BPIPPD Situbondo Bidang Kesehatan Tolak Atin menyampaikan bahwa kondisi tersebut masih dalam koridor yang dapat dikelola. Ia menilai penyesuaian anggaran merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Jika sebelumnya realisasi anggaran berada di kisaran sekitar Rp750 juta, maka pada tahun 2026 pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat," kata Tolak Atin.

Ia juga menegaskan bahwa dinamika anggaran merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan program publik. "Memang kemarin realisasi anggaran itu di luar dugaan. Karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi, maka sekarang ada penyesuaian anggaran dan bisa ditambahkan lagi nanti saat PAK. Itu memang sewajarnya sebagai bentuk antisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut ia memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari kondisi anggaran yang ada. "Dalam praktiknya, apabila masyarakat membutuhkan layanan Ambulans Rakyat, maka pelayanan tetap diberikan terlebih dahulu oleh puskesmas tanpa harus menunggu pencairan anggaran dari Dinas Kesehatan," jelas Tolak Atin.

Dari kontradiktif penjelasan dua tokoh di atas, satu hal yang menjadi catatan bersama adalah pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Program yang baik tidak hanya membutuhkan niat, tetapi juga ketepatan dalam mengelola sumber daya agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.