Menteri HAM Kena Kritik Tajam DPR, Bagaimana Tanggapan Pakar?

JATIMTIMES - Komisi XIII DPR RI menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai selama 100 hari pertama pemerintahannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa anggota fraksi menilai, Pigai seolah tidak berperan dalam menyelesaikan isu-isu krusial seperti masalah Rempang hingga pagar laut. 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, contohnya, mengaku terkesan dengan kinerja Pigai di Komnas HAM. Namun, ia mengungkapkan kekecewaannya melihat perbedaan sikap Pigai yang terlihat tak ada gerakan setelah menjabat Menteri HAM.

Baca Juga : Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Kota Malang Beri Perhatian Isu Kekerasan Perempuan

Pandangan serupa diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ria Casmi Arrsa. Menurutnya, kinerja Pigai yang tidak terlihat ini juga disebabkan oleh dampak pemecahan dua kementerian besar, yakni Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Pemecahan ini dianggapnya kurang efektif dan malah memperberat komposisi kabinet yang semakin gemuk.

Ria Casmi menjelaskan bahwa pemecahan kementerian ini bukan hanya berimbas pada struktur birokrasi, namun juga berimbas pada tidak terfokuskannya perhatian dan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas masing-masing kementerian. 

Konsentrasi SDM yang ada di kementerian tersebut membutuhkan adaptasi yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan keterlambatan dalam menjalankan program-program strategis dan prioritas pembangunan nasional baik di Kementerian Hukum maupun HAM.

"Maka dari itu sampai dengan 100 hari ini kita tidak melihat apapun di kedua kementerian. Dari sisi ketatanegaraan, komposisi kementerian jadi gemuk. Ini justru membuat kinerja kabinet semakin tersebar dan sulit untuk fokus," paparnya saat diwawancarai pada Jumat (7/2/2025).

Selain Kementerian HAM, Ria Casmi juga menyoroti Kementerian Hukum yang belum menunjukkan progres yang berarti dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, arah pembangunan hukum nasional ke depan masih kabur dan terdapat ketimpangan dalam regulasi yang berpotensi menciptakan kebingungannya sendiri. 

"Masih terjadi keributan terkait regulasi yang saling bertentangan dan berlebihan, yang menyebabkan kita tidak memiliki fleksibilitas dalam gerak ketatanegaraan," terang Ria Casmi...

Baca Selengkapnya