JATIMTIMES - Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui penarikan permohonan terkait sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Malang yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Gunawan Hs dan Umar Usman.
Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 138/PHPU.BUP-XXIII/2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam Sidang Pengucapan Putusan yang berlangsung di ruang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta.
Baca Juga : Raih Juara Grup, Mitra Surabaya FC Ajukan Permohonan sebagai Tuan Rumah Liga 4 PSSI Jatim
“Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025,” ujar Suhartoyo, dikutip dari laman resmi MK, Rabu (5/2/2025).
Adapun sidang sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini turut dihadiri delapan hakim konstitusi lainnya. Keputusan ini diambil setelah melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilaksanakan pada Kamis (30/1/2025). Dengan adanya penarikan tersebut, salinan permohonan akan segera dikembalikan kepada pemohon melalui Kepaniteraan MK.
Dalam gugatan yang diajukan sebelumnya, pihak Gunawan Hs dan Umar Usman mempersoalkan legalitas pencalonan Sanusi sebagai Bupati Kabupaten Malang pada Pemilu 2024. Sanusi, yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut, dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan. Hal ini karena Sanusi pernah menjabat sebagai Bupati Malang selama dua periode.
Sanusi pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati pada periode 2016-2021 bersama Rendra Kresna. Namun, pada 2018, Rendra harus lengser karena tersandung kasus korupsi, sehingga Sanusi naik menjadi bupati hingga periode berikutnya, yaitu 2021-2025. Berdasarkan aturan yang berlaku, Gunawan Hs dan Umar Usman meminta agar pencalonan Sanusi dibatalkan dan pasangan tersebut didiskualifikasi.
Baca Juga : Gugatan Mardinoto Kandas di MK, GaBah Menang Pilkada Tulungagung 2024
Dengan disetujuinya penarikan gugatan ini, proses sengketa terkait Pilkada Bupati Malang di MK dinyatakan selesai. Artinya, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih tinggal menunggu penetapan KPU Kabupaten Malang saja.
Untuk diketahui, mengacu pada Rapat Koordinasi Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 3 Februari 2025 memutuskan Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Kota di Indonesia dilaksanakan tanggal 20 Februari 2025.
