APBD Kabupaten Blitar Turun, Anggaran Infrastruktur Tergerus

JATIMTIMES – Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi Kabupaten Blitar, khususnya dalam sektor infrastruktur. Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 300 miliar, dari Rp 2,9 triliun pada 2024 menjadi Rp 2,65 triliun pada 2025, berdampak langsung pada pengurangan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dan drainase.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar Hamdan Zulkifli mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur tahun ini hanya sekitar Rp 60 miliar. Jumlah ini turun hampir 50 persen dibandingkan anggaran 2024 yang mencapai Rp 110 miliar. “Kami hanya bisa fokus pada proyek perbaikan jalan dan drainase. Tidak ada alokasi untuk pembangunan jembatan tahun ini,” kata Hamdan, Selasa (7/1/2024). 

Baca Juga : Sidang Pilkada Blitar di MK: Kuasa Hukum Bambang-Bayu Akui Tidak Penuhi Syarat Formil

Menurut Hamdan, kerusakan jalan di Kabupaten Blitar cukup masif, baik di wilayah selatan seperti Wonotirto dan Bakung maupun di wilayah utara seperti Nglegok, Garum, dan Gandusari. Anggaran yang disetujui jauh dari kebutuhan pengajuan sebesar Rp 113 miliar. “Kami harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga perbaikan dilakukan secara berkala,” ujarnya.

Anggaran Rp 60 miliar tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan dengan metode hotmix dan beton. Fokus ini dinilai mendesak mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak. Namun, Hamdan mengakui bahwa keterbatasan dana membuat pengerjaan infrastruktur menjadi lebih selektif.

Kurdiyanto, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa penurunan APBD 2025 dipicu oleh berkurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) spesifik. “Dengan berkurangnya anggaran dari pusat, alokasi untuk semua sektor, termasuk kesehatan dan infrastruktur, harus disesuaikan,” kata Kurdiyanto.

Ia menambahkan, meski penurunan ini sulit dihindari, pemerintah daerah berupaya memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada masyarakat. Namun, pengurangan anggaran tetap menjadi tantangan besar, terutama untuk sektor infrastruktur yang vital bagi mobilitas ekonomi.

Dalam kacamata kebijakan publik, penurunan anggaran infrastruktur ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik, seperti jalan dan jembatan, dinilai sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama di wilayah Blitar yang memiliki wilayah perbukitan dan pedesaan yang luas.

Warga pun mulai mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini. “Kami berharap jalan-jalan yang rusak bisa segera diperbaiki karena kondisi sekarang sangat memengaruhi aktivitas kami sehari-hari,” kata Hendra, seorang warga Kecamatan Nglegok yang ditemui di lokasi jalan berlubang.

Baca Juga : Anggaran Pemkab Blitar Turun Rp300 Miliar: Prioritas Pendidikan Tetap Diutamakan

Hamdan optimistis bahwa kondisi ini dapat membaik pada APBD Perubahan 2025, terutama jika perekonomian nasional membaik. Ia berharap tambahan dana dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak. “Kita tetap berupaya agar kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi tahun ini bisa diakomodasi pada perubahan anggaran nanti,” ucap dia.

Meski tantangan anggaran membayangi, pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya mengoptimalkan setiap rupiah yang ada. Efisiensi, inovasi, dan sinergi antarsektor menjadi kunci untuk menjaga layanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.