Pemecatan Jokowi oleh Megawati, Pakar Politik UB: PDIP Bersikap Menjauh dari Pemerintah

JATIMTIMES - Baru-baru ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P. 

Surat tersebut ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Terkait pemecatan ini, dinilai Pakar Politik Universitas Brawijaya (UB) Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP sebagai bentuk ketegasan keluar dari lingkaran penguasa.

Baca Juga : Kronologi Dugaan Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Dikatakannya, bahwa pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby ini menjadi bentuk ketegasan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri yang ingin menunjukkan kemandirian partai.

"Ini adalah simbol bahwa PDIP di bawah Megawati ingin menegaskan kemandirian partai. PDIP tidak ingin dilihat sebagai partai yang tunduk pada kekuasaan," katanya (17/12/2024).

Seperti diketahui, bahwa sebelumnya Jokowi merupakan kader PDIP yang mana memiliki kedekatan emosional. Bersama PDIP, Jokowi memiliki karir yang cemerlang, mulai dari menjadi Walikota Solo, Gubenur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden selama dua periode.

Untuk itu, keputusan PDIP ini juga dipandang Novy dalam upaya menjaga internal partai dari pengaruh eksternal, seperti halnya Jokowi dan lainnya. Pemecatan inu juga menjadi satu bentuk pernyataan bahwa PDIP akan bersikap menjauh dari pemerintah. 

Terlebih, hal ini juga didorong dengan Gibran dan Bobby dengan manuver politiknya yang kemudian bertentangan dengan prinsip dan ideologi partai. Gibran terang-terangan bergabung dalam koalisi Prabowo dan kini menjadi Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Sementara, Bobby lebih banyak aktif dalam berkegiatan di luar kepartaian PDIP.

Baca Juga : Penyamaran, Strategi, dan Takdir: Gayatri dan Raden Wijaya di Balik Berdirinya Majapahit

Padahal, menurut Novy, PDIP merupakan partai yang mengedepankan loyalitas kader terhadap keputusan partai. Sehingga, langkah keduanya dipandang sebagai pelanggaran serius. Hal ini, tentu menjadi satu hal yang tidak bisa ditoleransi oleh PDIP.

"Pragmatisme politik dipilih Gibran dan Bobby dengan mendekat ke pemerintahan Prabowo. Dalam konteks ideologi PDIP, tentu hal ini jelas tidak bisa diterima," pungkasnya.