Rapat Bersama Banggar DPR-RI, Pj. Gubernur Jatim Sebut Momen Strategis Salurkan Aspirasi Peningkatan Pembangunan Daerah

JATIMTIMES - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima kunjungan kerja (Kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jawa Timur membahas terkait dengan perekonomian dan fiskal Jatim tahun 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/11). 

Dalam Kunker dan RDP Tim Banggar DPR-RI ini, turut hadir pula dari Kementerian Keuangan RI beserta jajarannya serta Bank Indonesia (BI) pusat maupun perwakilan BI di Jawa Timur. 

Baca Juga : Galakan Pengelolaan Sampah dari Masyarakat, DLH Kota Malang Sisir dari Hulu

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Rapat dengan Tim Banggar DPR-RI ini menjadi momen dan kesempatan yang strategis untuk menyuarakan berbagai aspirasi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah, khususnya terkait dana transfer pusat. 

“Kunjungan kerja Banggar kesini bagi kami kesempatan, tentunya bagi para Bupati/Walikota untuk bisa menyuarakan bagaimana pelaksanaan dari dukungan pusat terkait dengan dana-dana transfer ke daerah, ” katanya. 

Lebih lanjut, jika dilihat dari perkembangan dana transfer tahun 2024, kata Adhy, terdapat adanya kecenderungan peningkatan, namun demikian masih ada hal-hal yang harus diperhatikan agar dapatnya kedepan bisa tersalur dan tersebar lebih merata antar daerah. 

“Pertama terkait dengan Mandatory Spendingnya atau Earmarknya yang memang kurang fleksibel, dan juga ada beberapa komoditas kita yang menghasilkan pajak yang cukup besar, namun alokasinya masih belum seperti yang diinginkan,” tuturnya. 

“Terutama karena terbatasi dengan penghasil seperti DBHCHT, untuk kota-kota penghasil memang cukup sekali, tetapi bagi yang tidak penghasil dirasakan cukup kurang,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Pj Gubernur Adhy menyampaikan agar kiranya bagi Kementerian Keuangan RI untuk bisa mengevaluasi kembali dana transfer pusat ke daerah supaya lebih fleksibel dan komprehensif, sehingga terjadi pemerataan yang proporsional. 

“Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata untuk daerah-daerah tertentu bisa mempertebal pendapatan mereka, tapi disisi lain banyak sekali yang terdampak masih berkurang, jadi tidak merata,” katanya

“Nah ini ada dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengevaluasi kembali, dengan kondisi Jawa Timur yang disparitasnya sangat tinggi untuk pendapatan yang rendah agar bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dan merata,” tambahnya...

Baca Selengkapnya