Soal Jumlah Pengangguran, Ketua Dewan Sarankan BPS Lengkapi Data di Pemkot Malang

JATIMTIMES - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyarankan agar Badan Pusat Statistik (BPS) bisa melakukan sinkronisasi data jumlah pengangguran dengan hasil pendataan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

Menurut Amithya, hal tersebut lantaran data yang dikeluarkan BPS tidak selalu menggambarkan realitas di Kota Malang. Termasuk dalam hal jumlah pengangguran.

Baca Juga : Profil Candra Kusuma, Anggota DPRD Bogor yang Diduga Telantarkan Keluarga hingga Selingkuh

Hal itu ia dapati usai melakukan koordinasi dengan kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP). 

Disebutkan bahwa pelaku industri kreatif yang berkarya dan berkerja dari rumah masih kerap terdata sebagai seorang pengangguran. Menurut ketua DPRD, data tersebut tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang.

"Sejujurnya itu memang masih perdebatan. Karena BPS ini, caranya mereka mengambil sampling itu kan kita gak pernah tahu sehingga yang kita semua tetap berpegangan adalah data dari pemerintah kota," ujar wanita yang akrab disapa Mia ini. 

Di satu sisi, untuk menekan jumlah pengangguran di Kota Malang, validitas data menjadi salah satu kunci. Dirinya pun menyebut bahwa data dari pemerintah daerah dapat lebih diandalkan daripada data BPS. Meskipun, data BPS masih dapat digunakan sebagai salah satu referensi. 

"Data dari pemerintah kota adalah fondasi yang kuat. Misalnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengetahui rasio kelulusan. Kemudian dari Disnaker untuk rasio penempatan pekerjaan yang sebenarnya,” terang Mia.

Dalam hal ini, dirinya menekankan perlunya melengkapi data BPS dengan informasi yang lebih rinci. Atau juga dapat memanfaatkan kelengkapan data pada aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSam). 

"Nah saya berharap PDKTSam ini bisa sebagai penguatan untuk semua sektor di Kota Malang. Jadi, nanti data itu by name dan by address," imbuh Mia. 

Baca Juga : Viral Keluhan Pengusaha di Malang Soal Tagihan Pajak hingga Rp500 Juta untuk Tahun 2020 

Sementara itu, Mia mendukung langkah Pemkot Malang untuk menekan angka pengangguran. Yakni dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Mia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat.

"Sementara saya hanya bisa menyampaikan itu karena secara konsep saya juga harus berkomunikasi dengan eksekutif," jelas Mia. 

Untuk diketahui, berdasarkan data terakhir dari BPS yang diperbarui pada Desember 2023 lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang mencapai 6,80 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan TPT di tingkat Jawa Timur dan nasional yang masing-masing berada di angka 4,88 persen dan 5,32 persen. 

Di sisi lain, berdasarkan data Disporapar Kota Malang, hingga akhir 2023 terdapat sekitar 7.710 pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Meski begitu, Disnaker-PMPTSP, belum begitu rinci soal persentase pelaku industri kreatif yang tercatat sebagai pengangguran dalam data BPS.