Pansus Pilkada DPRD Jember Gelar RDP 6 Kali Sehari: Besok Bawaslu dan KPU Kita Panggil

JATIMTIMES - Pansus Pilkada DPRD Jember yang baru disahkan pada Jumat 1 November kemarin, langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Terbukti ada 6 aduan yang masuk ke meja Pansus, dan langsung direspons dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselesaikan dalam 1 hari yakni Selasa (5/11/2024).

Beberapa aduan yang masuk ke Pansus Pilkada DPRD Jember, salah satunya dari M. Husni Thamrin. Dia menjadi saksi sekaligus perekam pada saat mobil dinas plat merah milik Plt. Camat Ambulu yang digunakan untuk memasang banner paslon Bupati nomor urut 01 pada awal Oktober lalu.

Baca Juga : Partai Demokrat Angkat Bicara soal Kadernya Candra Kusuma Diduga Telantarkan Keluarga dan Berselingkuh

Perkara ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Namun, Thamrin menilai ada kecenderungan kalau Bawaslu Jember tidak serius dalam menangani laporan pelanggaran Pemilu.

"Aduan saya terkait profesionalisme Bawaslu, dari laporan tim advokasi paslon 02, terkait mobil plat merah yang digunakan untuk memasang banner paslon 01. Bawaslu menyimpulkan bahwa perkara tersebut dinilai tidak cukup bukti, sehingga dihentikan," ujar Thamrin.

Padahal, dirinya sebagai saksi kunci sekaligus perekam video, belum dimintai keterangan oleh Bawaslu. Sehingga kesimpulan yang dilakukan Bawaslu terkait laporan tersebut, menurutnya dibuat tidak melalui kajian di Gakumdu.

"Padahal sudah jelas, memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye adalah pidana pemilu. Selain tidak memeriksa kami sebagai saksi, cara penanganan Bawaslu dengan memanggil pelapor dan terlapor secara bersamaan. Ini menunjukkan kalau personel Bawaslu tidak memiliki kompetensi, padahal mereka digaji oleh negara," beber Thamrin.

Thamrin juga menyadari, bahwa penanganan di Bawaslu juga terbatas. Pihaknya juga menyatakan, bahwa perkara yang melibatkan dirinya sebagai saksi juga sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Namun jika tidak ada penyelesaian, hal ini akan menjadi preseden buruk jalannya Pemilukada.

"Mengingat Bawaslu dalam menangani perkara dibatasi maksimal 1 minggu untuk pidana pemilunya apakah kasus yang saya adukan, masih relevan untuk dibahas atau tidak. Di sisi lain Bawaslu digaji dari uang negara, kalau kerjanya seperti itu, kami menilai percuma ada Bawaslu," ujar Thamrin.

Baca Juga : Baca Selengkapnya