Pimpinan DPRD Jatim 2024-2029 Resmi Dilantik, Kebut Bahas AKD hingga APBD

JATIMTIMES - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) 2024-2029 resmi dilantik, Kamis (24/10/2024). Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 100.2.1.4-4319 Tahun 2024 dan No. 100.2.1.4-4326 Tahun 2024.

Pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Jatim ini dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Charis Mardiyanto, di Gedung DPRD Jatim. Musyafak Rouf dari PKB resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Jatim. Selain itu, terdapat 4 wakil ketua, yakni Deni Wicaksono (PDIP), Hidayat (Gerindra), Blegur Prijanggono (Golkar) serta Sri Wahyuni (Demokrat).

Baca Juga : Wujudkan Kolaborasi, Mas Iin dan Eri Cahyadi Kompak Bangun Sidoarjo dan Surabaya

PKB berhak mengisi kursi Ketua DPRD Jatim 2024-2029 karena meraih 27 kursi DPRD Jatim periode ini. Kemudian PDIP berhak mendapatkan kursi Wakil Ketua DPRD Jatim dengan modal 21 kursi. Sedangkan Gerindra juga berhak mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Jatim dengan 21 kursi. Demikian juga Golkar dan Demokrat yang masing-masing meraih 15 kursi dan 11 kursi.

Usai pelantikan, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menegaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melengkapi alat kelengkapan dewan (AKD), mulai dari komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), hingga Badan Musyawarah (Bamus). Penetapan AKD ini penting untuk memastikan bahwa setiap bidang memiliki struktur yang jelas dan mampu menjalankan tugas dengan efektif.

“Yang pertama kali harus dilakukan adalah melengkapi alat kelengkapan dewan, termasuk menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota di setiap komisi. Setelah itu, Banggar akan mulai mengelola pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hari ini semua diselesaikan,” ujarnya.

Dia ingin penetapan APBD 2025 tepat waktu. Rouf juga bilang, pembahasan APBD harus memperhatikan prinsip keadilan. Meski saat ini Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah disetujui, masih ada ruang untuk perbaikan jika dirasa belum mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Jatim.

“KUA-PPAS kan sudah disetujui. Tapi, kalau keberpihakannya dirasa belum adil, maka kita perlu merombaknya. Kita harus memastikan bahwa APBD yang disusun betul-betul berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan,” imbuh Musyafak Rouf.

Politisi PKB ini juga menyoroti pentingnya peran Banggar dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Ia berkata, DPRD Jatim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga : Rumah Keadilan Kupas Ancaman dan Tantangan Pilkada 2024

“Banggar akan mengelola APBD dengan cermat, dan kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan APBD,” paparnya.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang hadir dalam pelantikan tersebut juga menitipkan sejumlah pesan. Tak lupa, Adhy mengucapkan selamat terlebih dahulu. "Selamat kepada pimpinan DPRD Jatim yang tadi sudah diambil sumpah dan janjinya,” kata Adhy Karyono.

Adhy yakin tahapan-tahapan perencanaan APBD Jatim TA 2025 akan bisa dituntaskan dalam waktu dekat. Terlebih, dalam rapat paripurna kali ini alat kelengkapan DPRD Jatim juga telah ditetapkan

Dia menambahkan, penetapan pimpinan DPRD Jatim beserta kelengkapannya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran dari proses perencanaan APBD Pemprov Jatim tahun 2025. Sebab, anggaran untuk tahun selanjutnya akan ditetapkan setiap tanggal 10 November.