5.655 Anak Tak Sekolah, Begini Respon Cepat Pemkot Malang

JATIMTIMES - Sebanyak 5.655 anak di Kota Malang tercatat tidak sekolah. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun tengah menyiapkan sejumlah skema untuk segera dapat mengintervensi kondisi tersebut.

Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengatakan, langkah intervensi pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan seluruh stakeholder. Baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) atau Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM). 

Baca Juga : SMA Kosayu Ukir Sejarah di Honda DBL 2024: Kemenangan Ganda Tim Basket dan Dance

"Ada operator yang menjadi lini terdepan untuk mendata kemudian kita hadirkan camat, PKBM yang nantinya proses tindak lanjut. Tentunya akan berkolaborasi dengan PKBM harus sudah diberikan ruang gratis dan ini menjadi hal yang sangat baik," terang Iwan, Rabu (2/10/2024). 

Hal tersebut juga disampaikan dalam sosialisasi pendidikan anak tidak sekolah (PATS). Dimana dalam sosialisasi tersebut ada sebanyak 475 peserta yang hadir. Yang terdiri dari 18 lintas sektor. 

Dalam hal ini, dirinya memberikan perhatian serius. Ia pun mengingatkan bahwa pendidikan merupakan amanat undang-undang. Selain itu juga menjadi salah satu hak warga negara. 

Sehingga, pemerintah juga berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut. "Pendidikan punya hubungan tegak lurus dengan pembangunan, artinya semakin baik tingkat pendidikan maka potensinya akan semakin besar mendukung pembangunan, demikian sebaliknya," tutur Iwan. 

Iwan mengatakan saat ini ada 5.655 anak di Kota Malang yang tidak sekolah. Jumlah itu terdiri dari 1.875 drop out, 1.271 anak tidak melanjutkan sekolah, dan 2.595 anak tidak pernah sekolah.

Dari skema intervensi yang direncanakan saat ini, ia menargetkan bahwa anak tidak sekolah di Kota Malang mencapai 0%. Menurutnya, ini menjadi salah satu prioritas yang ingin dicapainya selama menjabat sebagai penjabat wali kota. 

"Tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah di Kota Malang, ini yang perlu saya tekankan. Jangka pendeknya jumlah ini harus turun sampai akhir 2024, nanti jangka panjangnya harus bisa sampai zero (nol persen)," tegas Iwan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya