Baleg Hendak Aborsi Putusan MK Soal Pilkada, Deddy Sitorus PDIP: Ini Kejahatan Politik

JATIMTIMES - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, menyoroti rencana Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dianggap ingin menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada. Menurut Deddy, rencana tersebut merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan termasuk "kejahatan politik" yang tidak boleh dibiarkan. 

Deddy menjelaskan bahwa dirinya menerima informasi terkait Badan Legislasi DPR yang akan mengadakan rapat untuk membahas revisi undang-undang Pilkada. Hal ini terjadi hanya beberapa jam setelah MK mengeluarkan putusan yang membatalkan ambang batas (threshold) pengusungan pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, langkah cepat Baleg untuk membahas revisi ini sangat mencurigakan dan bertujuan untuk mengaborsi keputusan MK yang baru saja dikeluarkan.

Baca Juga : Putusan Terbaru MK Dinilai Untungkan Demokrasi, Partai jadi Bebas Usung Calon Sendiri

“Kami mendapatkan informasi bahwa hari ini badan legislasi DPR RI mengeluarkan undangan untuk membahas rencana revisi undang-undang Pilkada. Ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan threshold dalam rangka pengusungan pasangan calon dalam Pilkada,” ungkap Deddy, melalui akun TikTok pribadinya, dikutip Rabu (21/8/2024). 

Deddy menilai, putusan yang dibuat oleh MK sangat positif karena memastikan bahwa akan ada lebih dari satu pasangan calon yang dapat maju dalam setiap kontestasi Pilkada. Hal ini penting untuk mencegah praktek politik “kotak kosong” yang sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengamankan kekuasaan di daerah tanpa perlawanan politik.

Menurut Deddy, ada sekitar 150 daerah yang berpotensi mengalami Pilkada dengan satu pasangan calon, termasuk daerah penting seperti DKI Jakarta dan Banten.

"Putusan MK sangat baik karena memastikan dimungkinkan lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Ini akan merusak rencana sebagian kelompok untuk membuat 'kotak kosong' di Pilkada, terutama di daerah seperti DKI Jakarta dan Banten," ujar Deddy, menyoroti dua daerah yang secara terang-terangan berpotensi hanya memiliki satu calon pasangan.

Dengan adanya putusan MK ini, Deddy mengungkap bahwa rakyat akan memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih pemimpin daerah...

Baca Selengkapnya