Empat Partai Kritisi Kinerja Pemkab Situbondo dalam LKPJ TA 2023, Ini Tanggapan Bupati Karna

JATIMTIMES - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapat sorotan pedas dari empat partai parlemen saat rapat paripurna penyampaian LKPJ oleh Bupati Situbondo, Jumat (31/5/2024) di ruang paripurna DPRD setempat.

Empat partai yang menyoroti pedas kinerja pemerintah kabupaten Situbondo yang kurang optimal berdasarkan LKPJ tersebut ialah Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar.

Baca Juga : 2.320 Pegawai Dapat SK Pengangkatan PPPK dari Bupati Malang

Fraksi PKB yang diwakilkan oleh Umi Latifa, menilai jika peningkatan PAD Kabupaten Situbondo pada LKPJ APBD TA 2023 adalah peningkatan semu. Hal itu didasarkan dengan peningkatan PAD yang hanya bertumpu pada Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, sedangkan pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai. 

"Terutama pada sektor Pajak dan Retribusi daerah yang tidak mencapai target. Hal ini yang harus dicari jawabannya adalah faktor apa yang membuat tidak tercapainya target PAD," jelas Umi Latifa.

Selain itu, Srikandi PKB tersebut juga mempertanyakan apakah tidak tercapainya target ini dikarenakan target yang diberikan terlalu optimis (tinggi) sehingga OPD kewalahan mencapai, atau kinerja OPD-nya yang kurang.

"Selain itu, pada sisi belanja daerah terdapat SKPD yang belum memaksimalkan belanja. Hanya beberapa SKPD dalam katagori cukup yakni 70% hingga 80% persen dengan SKPD Dinas sosial sebesar 74,53% dan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 83,21%. Namun masih ada SKPD yang di bawah 50% yakni pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) yang hanya 40,55%," ungkapnya.

Maka dari itu, Fraksi PKB menyarankan pemerintah daerah untuk membuat sistem reward dan punishmen kepada SKPD yang mampu mencapai target dan tidak mencapai target.

Selain Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang diwakilkan oleh Faisol juga menyampaikan kurangnya optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. 14 pandangan itu diantaranya pada sektor pendidikan, pajak dan retribusi daerah, wisata dan pertanian.

"Program pemerintah daerah tentang Situbondo Cerdas tidak direalisasikan dengan maksimal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang sedikit dan gedung sekolah yang tidak layak...

Baca Selengkapnya