Bupati Sanusi Halal Bihalal dengan Keluarga Besar MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang

Reporter

Editor

30 - Apr - 2024, 12:12

Bupati Malang HM. Sanusi saat menghadiri kegiatan halal bihalal bersama keluarga besar MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang di Rumah Makan Bojana Puri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (29/4/2024). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Malang sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Malang Anis Zaidah Sanusi menghadiri halal bihalal bersama keluarga besar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kabupaten Malang.

"Berkat rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahuwata'ala, pada hari ini kita bisa hadir dalam halal bihalal bersama MKKS SMP swasta Kabupaten Malang," ujar Sanusi, Senin (29/4/2024).

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu mengatakan, bahwa di momentum Bulan Syawal 1445 Hijriah ini pihaknya selaku kepala daerah Kabupaten Malang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, apabila selama masa kepemimpinannya yang tiga tahun lebih ini masih banyak kekurangan.

"Masih di Bulan Syawal saya Bupati Malang dan Pak Didik menyampaikan taqobbalallaahu minna wa minkum, taqobbal yaa kariim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin," ungkap Sanusi.

Pria asli Gondanglegi, Kabupaten Malang ini pun menceritakan lika-liku perjalanan dirinya bersama Didik Gatot Subroto memimpin Kabupaten Malang sejak dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (26/2/2021).

"Saya dan Pak Didik selama kurang lebih tiga tahun memimpin Kabupaten Malang, Desember nanti kita sudah selesai. Jadi kita cuma memimpin hampir 4 tahun terdampak pilkada serentak bersama 270 kepala daerah lainnya," terang Sanusi.

Selanjutnya, Sanusi juga bercerita ketika pertama kali menjabat sebagai Bupati Malang di tahun 2021, harus dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19. Akhirnya, tidak dapat menjalankan program kerja sesuai dengan APBD Kabupaten Malang TA 2021.

"Ketika dilantik tahun 2021 terkena pandemi tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan APBD, di mana APBD habis untuk gaji dan kesehatan. Membayari pelaksanaan Covid-19," ujar Sanusi.