JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Malang sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Malang Anis Zaidah Sanusi menghadiri halal bihalal bersama keluarga besar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kabupaten Malang.
"Berkat rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahuwata'ala, pada hari ini kita bisa hadir dalam halal bihalal bersama MKKS SMP swasta Kabupaten Malang," ujar Sanusi, Senin (29/4/2024).
Baca Juga : Kepala DPUBM Kabupaten Malang Terima Penghargaan Prapanca Award Berkat Konsisten Benahi Infrastruktur
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu mengatakan, bahwa di momentum Bulan Syawal 1445 Hijriah ini pihaknya selaku kepala daerah Kabupaten Malang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, apabila selama masa kepemimpinannya yang tiga tahun lebih ini masih banyak kekurangan.
"Masih di Bulan Syawal saya Bupati Malang dan Pak Didik menyampaikan taqobbalallaahu minna wa minkum, taqobbal yaa kariim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin," ungkap Sanusi.
Pria asli Gondanglegi, Kabupaten Malang ini pun menceritakan lika-liku perjalanan dirinya bersama Didik Gatot Subroto memimpin Kabupaten Malang sejak dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (26/2/2021).
"Saya dan Pak Didik selama kurang lebih tiga tahun memimpin Kabupaten Malang, Desember nanti kita sudah selesai. Jadi kita cuma memimpin hampir 4 tahun terdampak pilkada serentak bersama 270 kepala daerah lainnya," terang Sanusi.
Selanjutnya, Sanusi juga bercerita ketika pertama kali menjabat sebagai Bupati Malang di tahun 2021, harus dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19. Akhirnya, tidak dapat menjalankan program kerja sesuai dengan APBD Kabupaten Malang TA 2021.
"Ketika dilantik tahun 2021 terkena pandemi tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan APBD, di mana APBD habis untuk gaji dan kesehatan. Membayari pelaksanaan Covid-19," ujar Sanusi.
Selain itu, untuk kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh jajaran TNI dan Polri di Kabupaten Malang, semua pembiayaan dibebankan kepada Pemkab Malang.
"Vaksinasi TNI dan Polri itu biayanya dibebankan ke Pemkab Malang Rp 23 miliar. Itu diberikan untuk penanganan Covid-19 yang digelar TNI dan Polri," kata Sanusi.
Lalu di tahun 2022, Pemkab Malang dihadapkan dengan wabah Penyakit Mulut dan Kulit (PMK) yang menyerang hewan ternak seperti sapi. Di mana beberapa dana pada APBD Kabupaten Malang TA 2022 digunakan untuk penanganan wabah PMK, salah satunya vaksinasi terhadap hewan ternak sapi dan penanganan hewan ternak yang sakit.
Baca Juga : Bank Jatim Boyong Penghargaan Sport Achievement pada PWI Jatim Award 2024
"Di tahun 2023 di anggaran minim baru bisa dan di tahun 2024 Desember sudah berakhir. Oleh karena itu saya dan Pak Didik mengucapkan mohon maaf atas kekuranhan yang ada. Semoga halal bihalal tahun depan kita bisa bertemu kembali," tutur Sanusi.
Lebih lanjut, pada kegiatan halal bihalal yang digelar oleh Keluarga Besar MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang, pihaknya mengapresiasi terkait jargon yang digunakan yakni "Seduluran Saklawase" atau yang bermakna bersaudara selamanya.
"Berarti kalau MKKS SMP Swasta seduluran saklawase Insya Allah ahli surga semuanya. Rasulullaah bersabda dalam haditsnya, ora bakal melbu surga orang-orang yang memurus tali silaturrahmi," jelas Sanusi.
Maka, ketika Keluarga Besar MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang telah mendeklarasikan jargon seduluran saklawase, maka para anggota MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang sudah memiliki tiket menuju surga.
"MKKS SMP Swasta sudah mendeklarasikan selamanya tidak akan memutus tali silaturrahmi. Berarti sudah ada tiket masuk surga," pungkas Sanusi.
