Komite Parlemen Inggris Ungkap Kegagalan Perlindungan Banjir di Negaranya
Reporter
Ghiska Ayu
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
17 - Jan - 2024, 11:21
JATIMTIMES - Pemerintah Inggris menghadapi tuntutan untuk meningkatkan perlindungan rumah dari risiko banjir. Komite lintas partai di Parlemen, yang disebut Komite Akun Publik, dalam laporannya menyoroti dua isu utama.
Pertama, mereka menekankan kurangnya pemeliharaan pada pertahanan banjir yang sudah ada. Kedua, ada kekurangan dalam pembangunan baru oleh pemerintah.
Baca Juga : Populasi China Terus Turun, Muncul Tantangan Besar Ekonomi Pasca COVID-19
Penurunan kualitas pertahanan banjir yang sudah ada dan kurangnya pembangunan baru diyakini telah meningkatkan risiko banjir bagi rumah-rumah di Inggris. Para ilmuwan menambahkan bahwa perubahan iklim menjadi faktor yang memperkuat kemungkinan terjadinya hujan lebat dan banjir.
Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar £6 miliar (Rp 120 triliun) sejak 2010 untuk melindungi rumah-rumah dari banjir, komite menyoroti pemotongan komitmen tahun 2020 untuk melindungi 336.000 properti tambahan hingga 2027 menjadi 200.000. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 40%, yang disebabkan oleh inflasi.
Keterlambatan, birokrasi, dan kurangnya perawatan terhadap pertahanan banjir yang sudah ada adalah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dalam perlindungan banjir di Inggris. Komite mencatat bahwa Badan Lingkungan menghadapi kekurangan dana sebesar £34 juta (Rp 680 miliar), menyebabkan hanya 94% dari asetnya yang terawat dengan baik. Hal ini meningkatkan risiko banjir untuk 203.000 rumah di Inggris.
Sir Geoffrey Clifton-Brown, anggota Parlemen dari Partai Konservatif dan wakil ketua Komite Akun Publik, menyatakan bahwa hasil temuan tersebut mencerminkan situasi yang tidak konsisten dan merugikan diri sendiri. Meskipun pemerintah telah mengklaim investasi lebih dari £6 miliar (Rp 120 triliun) untuk melindungi lebih dari 600.000 properti, faktanya hanya 381.000 yang dilindungi sejak tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa hasil nyata belum sesuai dengan klaim pemerintah.
