Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Dukung Penuh Persiapan Kontingen Utsawa Dharma Gita 2023
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
Nurlayla Ratri
14 - Nov - 2023, 02:07
JATIMTIMES- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, melalui Komisi IV, menyelenggarakan audiensi bersama Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Kabupaten Blitar di ruang rapat kerja DPRD.
Pada pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, sejumlah anggota Komisi IV membahas secara intensif persiapan pemberangkatan kontingen Kabupaten Blitar dalam lomba Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
Baca Juga : Hari Pertama Seleksi Penerimaan PPPK Tahun 2023 di Banyuwangi, Dua Peserta Absen
Sugeng Suroso, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, dalam pernyataannya kepada wartawan, menjelaskan bahwa tujuan audiensi ini adalah untuk memfasilitasi LPDG agar mendapatkan Surat Keputusan (SK) resmi dari Bupati. Mengingat kurang beberapa minggu menjelang lomba UDG Tingkat Provinsi Jawa Timur, Sugeng Suroso menegaskan komitmen Komisi IV untuk memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah harus aktif hadir dan membantu seluruh masyarakat," ungkap Sugeng Suroso dalam audiensi bersama Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Kabupaten Blitar.
Sugeng Suroso menekankan bahwa tujuan mereka bukan hanya sekadar harapan, melainkan sebuah komitmen untuk mencapai kesetaraan antar umat.
Selain itu, Sugeng Suroso juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam mendukung kegiatan keagamaan. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif dalam memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk LPDG, untuk mencapai kesetaraan tersebut.
"Kami tidak hanya berharap, tetapi kami berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan antar umat. Pemerintah daerah perlu hadir secara aktif dan memberikan fasilitasi kepada seluruh lapisan masyarakat," ujar Sugeng Suroso dengan tegas.
Pernyataan ini mencerminkan tekad Komisi IV untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk yang tergabung dalam LPDG, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Baca Juga : Baca Selengkapnya