MUI Minta PM Israel Netanyahu Ditetapkan Jadi Penjahat Perang!

JATIMTIMES - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Zainut Tauhid Sa'adi menyebut jika tindakan Israel terhadap Gaza telah melampaui batas kemanusiaan.

Diketahui jika Israel saat ini tengah menyerang Gaza mulai dari jalur darat dan udara usai serangan mematikan Hamas pada Sabtu, (7/10/2023).

Baca Juga : Heboh, Aksi Boikot Produk Pro-Israel, Ini Sederet Produk yang Diimpor ke Indonesia 

"Penyerangan Israel ke jalur Gaza merupakan bentuk tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Israel sudah bertindak beringas dan brutal melampaui batas perikemanusiaan. Tindakan biadab Israel sudah mengarah pada bentuk genosida. Gempuran Israel banyak yang menyasar perumahan sipil, anak-anak, perempuan yang tidak berdosa termasuk wartawan perang yang sedang bertugas," ujar Zainut dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Zainut mengatakan Israel juga diketahui telah menyerang berbagai fasilitas kesehatan. Ia menilai, apa pun alasannya, serangan Israel merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM.

"Serangan Israel juga menyasar fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit.Sejumlah rumah sakit utama, seperti Rumah Sakit Al Quds, RS Syifa, hingga RS Indonesia di Gaza hampir kena bombardir Israel hingga merusak sebagian bangunan," kata Zainut.

"Apa pun alasannya penyerangan Israel yang membabi buta tersebut adalah bentuk kebiadaban, kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang sangat nyata yang tertuang dalam Konvensi Jenewa," sambungnya.

Tidak berhenti disitu saja, Zaintut mengatakan pihaknya mendesak agar PM Israel Benjamin Netanyahu diberi sanksi dengan ditetapkan sebagai penjahat perang. 

Lebih jauh, ia juga meminta PBB mendesak dilakukannya gencatan senjata, mendorong perundingan damai, hingga pengiriman pasukan perdamaian.

Berikut beberapa poin desakan yang diberikan MUI terkait kondisi penyerangan Israel ke Gaza:

1. PBB melalui Mahkamah Internasional untuk segera memberikan sanksi kepada Presiden Benjamin Netanyahu untuk ditetapkan sebagai penjahat perang.

2. PBB segera mendesak dilakukan gencatan senjata dan mendorong untuk dilakukan perundingan damai.

Baca Juga : Baca Selengkapnya