Soal Konflik Rempang: PBNU Minta Pemerintah Dahulukan Musyawarah

JATIMTIMES - PBNU turut mengamati konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Terkait konflik itu, PBNU meminta pemerintah mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik tersebut.

"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura') dan menghindarkan pendekatan koersif," kata Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

Baca Juga : Rayakan Maulid Nabi, Lesbumi NU Kota Malang Gelar Festival Sekarbanjar

Yahya menilai jika persoalan tersebut kerap terjadi akibat kurangnya keterlibatan warga saat proses proyek pembangunan. Sehingga tidak terjalin komunikasi baik yang berujung konflik.

"Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik," terang Yahya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Jokowi meminta Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan Rempang.

"Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).

Jokowi menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi. "Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.

Jokowi mengungkap, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.

"Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," ujar Jokowi.

Selain itu, bantuan pasukan juga telah dikirimkan oleh Panglima TNI Laksmana Yudo Margono. Yudo mengatakan dirinya juga meminta Polisi Militer (Pom) TNI untuk terjun ke lapangan guna memastikan tak ada oknum prajurit yang terlibat dalam aksi anarkis apa pun alasannya...

Baca Selengkapnya