Fasilitas Publik di Kabupaten Malang Belum Inklusif, Wabup: Perencanaan Sudah Ada

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya mendorong seluruh fasilitas layanan publik di wilayah tersebut untuk terus berbenah. Pasalnya, saat ini belum semua fasilitas publik inklusif terhadap masyarakat yang tergolong sebagai kelompok rentan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang tergolong sebagai kelompok rentan yakni penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lanjut usia (lansia), korban bencana sosial dan korban bencana alam.

Baca Juga : Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto Sepakati Perubahan Dua Perangkat Daerah dan Lanjut Bahas PAPBD

Sebagai bentuk komitmen perbaikan fasilitas publik, Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto menghadiri kegiatan diseminasi hasil riset aksi aksesibilitas layanan umum yang inklusif di Kabupaten Malang.

Kegiatan diseminasi tersebut digelar oleh Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) yang bekerja sama dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kabupaten Malang, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Malang, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI di Grand Miami Hotel, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Didik menyampaikan, fasilitas layanan publik di Kabupaten Malang harus inklusif. Hal itu bertujuan untuk memberikan akses yang sama bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Riset dan survei yang dilakukan KIAT bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas RI, Gerkatin dan Himpaudi Kabupaten Malang ini terkait dengan aksesibilitas layanan pada beberapa gedung pelayanan publik.

Di antaranya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Malang, Polres Malang, Kantor Kecamatan Kepanjen, dan ruas jalan dari perempatan Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kepanjen, ke arah timur hingga Kantor Block Office Pemkab Malang.

Dari riset dan survei ini, menghasilkan beberapa catatan yang harus segera diperbaiki dan ditambahkan agar Kabupaten Malang lebih inklusif. Salah satunya guiding block atau jalan pemandu yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas belum tersedia di Polres Malang.

"Perencanaan dari pemerintah kabupaten sudah ada dan didukung oleh rekomendasi dari hasil riset ini. Hal tersebut berkaitan dengan instruksi Presiden bahwa setiap pelayanan publik wajib untuk memberikan ruang inklusif yang bersahabat dengan teman-teman penyandang disabilitas," ungkap Didik, Rabu (13/9/2023)...

Baca Selengkapnya