Pemutakhiran Data BPJS PBID Kabupaten Malang Ditarget Rampung Satu Bulan

JATIMTIMES - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat membenarkan bahwa saat ini ada ratusan ribu warga Kabupaten Malang yang kepersertaan BPJS Kesehatan PBID sedang dinonaktifkan. Namun hal tersebut dalam rangka pemutakhiran data. 

Tujuannya agar APBD Kabupaten Malang yang dialokasikan untuk PBID bisa tepat sasaran. Pasalnya, beberapa waktu terakhir jumlah warga yang tercatat menerima PBID membengkak, dan diikuti membengkaknya tagihan premi BPJS PBID yang dibiayai APBD Kabupaten Malang.

Baca Juga : Polemik PBID, Bupati Malang Pastikan Layanan Kesehatan Warga Miskin Tetap Difasilitasi Pemerintah 

Dalam hal ini, Wahyu mengatakan bahwa masa pemutakhiran atau peralihan data ini ditargetkan bisa rampung dalam satu bulan. Untuk selanjutnya, jika sudah tersaring jumlah dan siapa saja yang berhak mendapat PBID, akan kembali didaftarkan ke BPJS. 

"Selama 1 bulan, 1 bulan kita non aktifkan untuk evaluasi pendataan. Dan prosesnya dikawal kejaksaan. Hasil akhir, September mendatang akan mengcover data kemiskinan yang sudah di SK kan 179 ribu warga. Dan ada perintah mengcover pembiayaan. Jadi akan ada kelanjutan sejak September," ujar Wahyu. 

Kendati sedang non aktif, ia mengimbau agar masyarakat tak panik. Sebab selama masa peralihan dan pemutakhiran data hingga September 2023 mendatang, Pemkab Malang tetap akan membiayai masyarakat yang tercatat sebagai penerima PBID. 

"Walaupun menonaktifkan, Pemkab Malang tetap memebrikan pelayanan gratis. Termasuk warga yang biasanya memang rutin kontril setiap bulan. Jadi kami tidak sama sekali memberhentikan pelayanan kesehatan (bagi warga tak mampu," jelas Wahyu. 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg. Wiyanto Wijoyo. Menurutnya, warga yang sakit dan tercatat sebagai PBID, tak usah segan untuk datang ke fasilitas kesehatan (faskes). Baik Puskesmas atau Rumah Sakit. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya