Wakil Ketua DPRD Banyuwangi: WTP Tak Menjamin Taidak Ada Korupsi

11 - Jul - 2023, 04:58

Ruliyono, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi asal Partai Golongan Karya (Golkar) Banyuwangi (foto; Nurhadi BanyuwangiTIMES)


JATIMTIMES- Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang selama ini dibangga-banggakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi termasuk oleh sebagian anggota dewan, sesuai dengan pernyataan presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bukan merupakan prestasi. 

Tetapi tanggung jawab pemerintah dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pemerintah pusat agar menggunakan anggaran dengan baik. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya pada Senin (10/07/2023).

Baca Juga : DPRD Rekomendasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Ini Sambutan Bupati Banyuwangi

Menurut Ruli, pernyataan Jokowi juga menyiratkan bahwa predikat WTP tidak menjamin tidak adanya tindak pidana korupsi. “Yang tidak kalah penting dalam pernyataan Jokowi adalah bagaimana pemerintah kabupaten/ kota , provinsi sampai dengan pusat mampu mengelola dan menggunakan dana untuk mensejahterakan masyarakat,” jelas Ruli.

Sehingga selama ini predikat WTP yang oleh sebagian wakil rakyat di dewan dibanggakan ternyata bukan prestasi tetapi bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi khususnya untuk menggunakan atau mengelola dana dengan baik dan benar. Sekali lagi perlu ditegaskan bukan prestasi yang patut dibanggakan.

Politisi asal Glenmore itu menambahkan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 substansi terpenting adalah bagaimana Pemkab Banyuwangi mampu mendistribusikan dana yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Intinya bagaimana masyarakat yang dulunya miskin dengan bantuan dana pemerintah menjadi tidak miskin. Masyarakat yang tadinya masuk belum sejahtera meningkat kondisi ekonominya dan kesejahteraannya,” tambah Ruli.

Laporan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran (TA) 2022 merupakan tugas dan kewajiban Bupati Banyuwangi tiap tahun disampaikan terkait pengelolaan dan pendistribusian anggaran yang benar-benar langsung dirasakan dan mampu mensejahterakan masyarakat Banyuwangi.

Baca Juga : Baca Selengkapnya


Topik

Pemerintahan, Raperda, raperda banyuwangi, banyuwangi, dprd, raperda rtrw,



Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata menjadi pilar utama perekonomian Jatim. Pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

cara menyimpan tomat
memilih model baju kerja wanita
harga gabah shio 2025
Cincin anniversary bukan sekadar perhiasan - ia adalah simbol yang menceritakan perjalanan cinta yang telah dilalui bersama. Mari kita dalami bagaimana Tips Memilih Wedding Anniversary Ring yang tepat untuk moment spesial Anda.

cara simpan tomat
Tips Memilih Bralette