Kota Kediri Tuan Rumah Leader Public Talk and Press Conference APBN KiTA Regional Jawa Timur
Reporter
Bambang Setioko
Editor
A Yahya
30 - Mar - 2023, 12:05
JATIMTIMES - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar membuka Leader Public Talk and Press Conference APBN KiTA Regional Jawa Timur periode sampai dengan 28 Februari 2023, Rabu (29/3). Kota Kediri menjadi tuan rumah dari acara yang digagas oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur ini. Bertempat di Ruang Panjalu KPPN Kediri, acara ini menghadirkan tiga narasmuber, yakni Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Taukhid, Kepala KPwBI Kediri Choirur Rofiq, dan Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto.
"Beberapa waktu lalu Bapak Presiden dan Bu Sri Mulyani menyampaikan peranan APBN yang optimal saat ini dipengaruhi kebijakan fiskal. Berfokus pada stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat. Mengenai hal tersebut Pemerintah Kota Kediri berkomitmen pada dua hal tersebut," ujar Wali Kota Kediri.
Baca Juga : Tim Resmob Satreskrim Polres Kediri Amankan 10 KG Bahan Mercon dari Tangan Pemuda
Abdullah Abu Bakar menjelaskan, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri dan stake holder terkait serius untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah Kota Kediri mendesain APBD untuk bisa mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya. Seperti, dengan memberikan biaya transportasi dan menggelar pasar murah sehingga harga di Kota Kediri stabil. Serta menjaga ketersediaan barang dan stocknya. Apabila inflasi terkendali, daya beli masyarakat tetap stabil dan biaya hidup terjangkau.
"Alhamdulillah sampai ini kita bisa kendalikan. Kita sediakan anggaran di perencanaan APBD nya. Sampai bulan Februari 2023 ini tingkat inflasi bulanan kita berada di angka 0,16 persen," jelasnya.
Wali Kota Kediri juga menerangkan Pemerintah Kota Kediri telah mengimplementasikan berbagai program tahun ini yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini mengacu pada tema RKP 2023, yakni 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Utamanya arahan Presiden Jokowi pada seluruh Pemda memprioritaskan belanja produk dalam negeri, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting...
