JATIMTIMES - Badan Pangan Nasional (BPN) meminta Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak dua juta ton dan tahap pertama, yaitu sebesar 500 ribu ton harus didatangkan segera.
Permintaan tersebut dilayangkan melalui Surat Kepala badan Pangan Nasional tentang Pengadaan CBP dari Luar Negeri pada Jumat (24/03/2023). Kepala BPN Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa impor beras dilakukan demi mengamankan pasokan beras dalam Negeri.
Baca Juga : Polisi Kembali Tangkap Produsen Bahan Peledak di Tulungagung
"Pemerintah akan melakukan apapun untuk 270 juta masyarakat yang itu harus makan. Badan Pangan tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan," jelas Arief di kawasan Depok pada Senin (07/03/2023)
Dilansir dari Republika, Arief menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan beras di masyarakat dan Kementerian Perdagangan segera menerbitkan izin impor. Selain itu, pengadaan impor beras merupakan hasil diskusi dengan Jokowi tentang Ketersediaan Badan Pokok dan Persiapan Atur Musik Idul Fitri 1444 H. Lebih lanjut, tembusan surat tersebut juga telah melalui Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, serta Menteri BUMN
Impor tersebut bertujuan untuk menambang cadangan beras pemerintah (CBP) serta kebutuhan operasi pasar beras. Tidak hanya itu, tambahan impor beras juga akan ditujukan pada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bantuan sosial (bansos) dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP).
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produksi dalam negeri serta memberikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Arief melalui Detik.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
