Pimpinan Dewan Kecewa Kepala BPN Banyuwangi Tidak Datang di Acara Dengar Pendapat

JATIMTIMES - Badan Pertanahan Negara (BPN) Banyuwangi tidak mau datang dan kami yakin mereka sudah mengetahui ada undangan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi tetapi tidak datang untuk memberikan penjelasan terkait berbagai keluhan masyarakat.

Perrnyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto kepada sejumlah wartawan setelah melakukan penundaan rapat dengar pendapat umum di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Senin (27/3/2023).

Baca Juga : Bupati Banyuwangi Tandatangi NPHD, Dana Pembinaan Olahraga Segera Cair

Menurut Michael, dengan mengabaikan undangan dan tidak ada perwakilan yang datang apabila pimpinan sibuk, pihaknya menilai pimpinan dan staf BPN tidak menghargai pimpinan dewan Banyuwangi.

“Saya minta supaya Senin (3/4/2023) depan sekretariat untuk mengundang supaya bisa menjelaskan kecurigaan masyarakat terkait berbagai masalah yang ada di Banyuwangi,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi itu.

Apabila BPN Banyuwangi mangkir lagi, pihaknya meminta pimpinan dewan akan memberikan rekomendasi supaya diurus aparat kepolisian. Karena ini ada dugaan tindak pidana terkait dengan uang.

”Banyak warga yang membayar ke BPN. Kami ingin mendapat jawaban dari mereka benar atau tidak. Siapa yang benar pihak pelapor atau BPN Banyuwangi,” ujar ayah dua anak tersebut.

Michael menegaskan kembali dia akan meminta kepada Ketua DPRD Banyuwangi memberikan rekomendasi bukan sekedar copot jabatan Kepala BPN Banyuwangi tetapi diusut aparat kepolisian.

Baca Juga : Penjelasan Peran Integritas Akademik dalam Penelitian

“Ini sebagai peringatan bagi pimpinan BPN yang lain untuk tidak menyia-nyiakan rakyat. Jangan membuat rakyat susah saat mengurus sertifikat yang menjadi hak mereka seharusnya dibantu,”pungkas Michael.

Hadir dalam acara dengar pendapat tersebut antara lain Wakil Ketua Dewan yang lain H M Ali Mahrus dan beberapa anggota dewan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Arief Setiawan yang didampingi Kabag Pemerintahan Pemkab Banyuwangi Nurhadi, Aktivis Banyuwangi, beberapa notaris dan pengacara Banyuwangi serta beberapa warga masyarakat.