Wacana Boikot Dana Desa di Tulungagung Makin Kencang Disuarakan Kades di Tulungagung

JATIMTIMES - Wacana boikot Dana Desa (DD) rupanya terus menggelinding disampaikan kepala desa di Kabupaten Tulungagung. Setelah kepala desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Suad Bagiyo, kini Kades Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Agus Waluya juga menyampaikan wacana yang sama.

Alasannya, niat memperbaiki desa justru dapat tersandung masalah hukum akibat aduan yang Prematur direspons Aparat Penegak Hukum.

Baca Juga : Bawa 6 Tuntutan, Ini Hasil Hearing Masyarakat Sumberagung dengan DPRD Tulungagung Terkait Jalan Rusak

Pasalnya, aduan yang belum ditelaah dan disinyalir tidak melalui mekanisme yang benar justru berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan.

"Mereka (para Kades) khawatir, jika di kelola justru akan timbul masalah di kemudian hari. Mengingat, persepsi penggunaan dana tersebut kadang berbeda antara pihak satu sama pihak lain," kata Agus Waluya.

Kepala Desa Plosokandang yang akrab disapa Jendral ini, memaparkan ada banyak Kades khawatir dalam mengelola Dana Desa untuk tahun ini.

"Kalau pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan kemudian dicari-cari kesalahannya pasti siapapun juga resah, apalagi taruhannya penjara, mending tidak dapat" ujarnya.

Meski demikian, Ia berupaya menggunakan Dana Desa tersebut sebaik mungkin, agar bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Tidak semua kepala desa dan perangkat itu mahir dalam mengelola laporan keuangan, sehingga pemikiran mereka juga berbeda beda," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Suad Bagiyo juga menyampaikan adanya wacana yang berkembang diantara sejumlah kades jika takut mengelola Dana Desa untuk tahun ini.

"Benar, kalau memang Dana Desa yang dilaksanakan kemudian di cari-cari kesalahan, lalu pertaruhannya hukuman maka ada baiknya wacana menolak Dana Desa (DD) ini," kata Suad, Kamis (26/1/2023).

Menurut Suad, sebelum ada DD pembangunan di tiap desa sudah jalan meski tidak secepat saat ini.

"Dulu tanpa DD, kita bisa jalan. Pembangunan, apapun hasilnya juga bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.

Namun, kemudian setelah muncul DD dan pembangunan begitu pesat justru kepala desa banyak yang menghadapi masalah hukum.

"Persoalannya, kepala desa dan perangkat ini bukan ahli mengelola keuangan seperti yang terjadi di instansi lain," imbuhnya...

Baca Selengkapnya