DPRD Kota Malang dan Korban Tragedi Kanjuruhan Temui DPR RI, Desak Pemerintah Turut Usut Tuntas
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
Yunan Helmy
20 - Jan - 2023, 12:30
JATIMTIMES - Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah mendampingi perwakilan 14 keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Komisi X DPR RI di Jakarta.
Enam anggota DPRD Kota Malang itu yakni Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik dari Fraksi PKS, Arif Wahyudi dari Fraksi PKB, Djoko Hirtono dari Fraksi Gerindra, Trio Agus Purwono dari Fraksi PKS, Eddy Widjanarko dari Fraksi Golkar, dan Lookh Makhfudz dari PAN sebagai perwakilan dari Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (DDI).
Baca Juga : DLH Revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang dengan Anggaran Rp 6,9 Miliar, Berikut Perencanaannya
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik mengatakan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI, jajaran anggota DPRD Kota Malang serta perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan telah menyampaikan keluhan atas penanganan kasus tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.
Korban maupun keluarga korban tragedi Kanjuruhan merasa bahwa penanganan kasus tersebut tidak sesuai harapan. Mulai dari penerapan pasal yang dianggap tidak tepat, tidak adanya penambahan jumlah tersangka, hingga penanganan yang terkesan terlambat.
"Melalui Komisi X DPR RI, mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk berperan aktif memulihkan kondisi dan kesejahteraan korban dan keluarga korban seperti sediakala, karena masih terdapat korban luka, fisik, psikis maupun mental dan menanggung nafkah keluargq akibat tragedi Kanjuruhan," ungkap Asmualik.
DPRD Kota Malang pun mendorong Komisi X DPR RI agar dapat mendesak pemerintah untuk membuat skema bantuan dan penanganan terhadap korban maupun keluarga korban tragedi Kanjuruhan.
"Serta memastikan bantuan dan penanganan tersebut dapat diterima oleh seluruh korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan," ujar Asmualik.
Yang terakhir, DPRD Kota Malang juga meminta kepada DPR, khususnya di Komisi X, agar turut mendesak pemerintah untuk memberikan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan kasus tragedi Kanjuruhan...