Akui Salah, Perangkat Desa di Tulungagung Minta Maaf Terkait Rekaman Bocor 'Atur Sangu' ke Jakarta

JATIMTIMES - Paska bocornya rekaman ‘atur sangu’ ke acara Silatnas di Jakarta, akhir bulan Januari 2023 ini, perangkat desa yang juga pengurus PPDI Kalidawir, DR meminta maaf. Permintaan maaf itu, juga direkam lalu di sebarkan ke media massa sebagai upaya meluruskan berita yang berkembang sebelumnya.

"Kepada seluruh rekan-rekan PPDI dan perangkat lain, sebelumnya kami mohon maaf atas apa yang kami lakukan dalam rekaman itu," kata DR, melalui audio yang disampaikan PPDI Kabupaten Tulungagung, ke media ini, Selasa (10/1/2022).

Baca Juga : Masih Belum Tertangkap, Ini Ciri-Ciri Pelaku Pencurian Toko Oleh-Oleh di Lawang yang Viral

Menurut DR, apa yang disampaikan merupakan pendapat pribadi bukan petunjuk dari PPDI Kabupaten Tulungagung sebagai organisasi yang menaunginya.

"Itu bukan petunjuk dari PPDI dan itu inisiatif saya pribadi," ujarnya.

Sebagai orang yang telah memberikan instruksi yang salah ke Kordesnya di Kalidawir, ia meminta maaf jika masalah itu kemudian berkembang dan menjadi salah persepsi.

"Saya juga mohon maaf yang sebesar- besarnya, terutama kepada pihak DPMD dan bapak Anas. Semoga ini menjadi koreksi bagi diri pribadi kami," ungkapnya.

Rekaman permintaan maaf ini, mengakhiri kesalahpahaman antara perangkat desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. 

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung, konsentrasi untuk kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023 mendatang di Jakarta.

"Yang jelas kesiapan teman-teman PPDI (Tulungagung), terkait silatnas itu sudah 80 persen karena udah DP bus dan ini tinggal ngelist peserta yg akan berangkat," bebernya.

Baca Juga : Dituding Cabuli Santri, Kiai Fahim: Jika Terbukti, Saya Siap Jalan Jongkok dari Jember ke Jakarta Telanjang Bulat 

Ia kembali menegaskan, selama ini keuangan untuk kegiatan keberangkatan ke Jakarta merupakan dan pribadi, bukan diambil dari dana desa 3 persen seperti yang telah beredar.

"Itu semua atas swadaya mandiri teman- teman," paparnya.

Ia pun kembali menegaskan, perangkat desa yang telah memberi instruksi dan viral merupakan pendapat pribadi atau masukan dari pihak lain yang kemudian disampaikan dengan cara yang kurang etis.

 Setelah bertemu dengan segenap pengurus PPDI, perangkat yang berinisial DR itu kemudian juga bertemu dengan Kabid Bina Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) Kabupaten Tulungagung, untuk meluruskan pernyataannya.