Didakwa Pasal 372, Kades Klatakan Dituntut 4 Bulan Penjara

JATIMTIMES - Sidang kasus pidana yang menjerat terdakwa Ali Wafa selaku Kepala Desa (Kades) Klatakan, Kecamatan Tanggul, Jember atas laporan H Marsuki Abdul Ghofur selalu pengelola lahan TKD (Tanah Kas Desa) di Dusun Penggungan, Senin (2/1/2023) dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Ade Sumiarsih selaku JPU menuntut terdakwa dengan penjara 4 bulan dan dipotong masa tahanan dan dianggap terbukti bersalah melakukan penggelapan terhadap tanaman tebu yang ada di TKD. Di mana, dalam persidangan terdakwa dianggap mengetahui jika tanaman tebu yang ada di TKD tersebut masih dikelola oleh orang lain, dalam hal ini H Marsuki Abdul Ghofur. 

Baca Juga : Perppu Ciptaker Hapus Libur Pekerja Jadi 1 Hari 

Tuntutan 4 bulan ini juga melalui pertimbangan-pertimbangan selama sidang. Baik dari keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan serta melihat terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan juga adanya pemberian maaf dari pihak pelapor. 

"Terdakwa dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta hasil dari fakta-fakta di persidangan. Kami selaku jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan penjara 4 bulan dipotong masa tahanan," ujar Jaksa Penuntut Umum.

Sedangkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang didakwakan sebelumnya terhadap terdakwa dianggap tidak ada bukti yang kuat. Hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. 

Menyikapi tuntutan 4 bulan oleh JPU terhadap kliennya, M. Husni Thamrin serta Budi Hariyanto usai persidangan menyatakan, tuntutan JPU masih dianggap memberatkan karena keterangan saksi-saksi yang meringankan tidak dimasukkan dalam pertimbangan JPU. 

Baca Juga : Romahurmuziy Kembali ke PPP, Menjabat Ketua Majelis Pertimbangan 

"Tuntutan ini kami nilai masih terlalu memberatkan klien kami. Karena keterangan saksi-saksi yang meringankan tidak masuk dalam pertimbangan...

Baca Selengkapnya