Kasus HIV/Aids di Kabupaten Blitar Meningkat, Ketua DPRD Imbau Pemkab Gencarkan Sosialisasi

JATIMTIMES - Tingginya kasus HIV/Aids di Kabupaten Blitar membuat kalangan wakil rakyat di DPRD angkat bicara. Pemkab Blitar diminta untuk memprioritaskan program pencegahan penyebaran HIV/Aids.

"Pemkab Blitar harus memprioritaskan pencegahan HIV/Aids. Pencegahan ini harus jadi prioritas utama dalam kerangka program kerja. Dan juga dampaknya, ini harus segera ditindaklanjuti dengan action nyata, karena dampaknya kompleks sekali,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito.

Baca Juga : Pemkot Malang Didesak Seriusi Komitmen Eliminasi HIV/AIDS pada 2030

Suwito menambahkan, kasus HIV/Aids di Indonesia menyebar di di hampir seluruh provinsi. Penyebaran HIV/Aids tidak hanya pada kelompok populasi berisiko tinggi, seperti pekerja seks dan pelanggannya, pengguna narkoba suntik dan orang yang karena pekerjaannya menuntut mobilitas, tetapi juga pada ibu rumah tangga dan anak-anak.

“Kita bicara dampaknya. Dampak dari HIV/Aids ini bukan hanya pada penderitanya, tapi juga keluarganya. Anak-anak terutama, akan mengalami berbagai masalah seperti psikososial, pendidikan, dan kesehatan,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Suwito menyampaikan, dalam waktu hampir tiga tahun terakhir Indonesia dan dunia dilanda pandemi Covid-19. Kondisi ini membuat HIV/Aids tertutup dengan pandemi yang hampir melumpuhkan sosial ekonomi dunia. Dengan kondisi saat ini, dirinya mendorong agar sosialisasi pencegahan HIV/Aids digiatkan kembali.

“Kami dari DPRD memandang perlu ditingkatkan kembali sosialisasi untuk mencegah penyebaran dan bahaya penyakit ini. Juga pendataan penderita baru oleh Dinas Kesehatan dengan sasaran pelajar, pemuda, masyarakat umum dan komunitas serta tempat yang rentan terpapar HIV/Aids,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mencatat kasus HIV/Aids hingga 30 November 2022 mencapai 109 orang. Seratusan orang yang terpapar ini didominasi oleh ibu rumah tangga (IRT).

Data Dinkes mencatat, dari 109 kasus baru HIV/Aids, 25 diantaranya adalah IRT. Kemudian 20 orang tidak diketahui pekerjaannya, 17 orang nelayan, petani dan peternak, 17 orang wiraswasta, 8 orang karyawan, 8 orang lain-lain, 6 orang buruh kasar, 3 orang penjaja seks, 2 orang siswa dan mahasiswa, 1 orang sopir, 1 orang tenaga profesional non medis, dan terakhir 1 orang pensiunan PNS...

Baca Selengkapnya