Dipanggil KPK, Wabup Lumajang: Saya Diminta Bantu Data BKK Tahun 2014-2018

JATIMTIMES - Wakil Bupati Lumajang Ir. Hj. Indah Amperawati menjelaskan, bahwa pemanggilan dirinyanya sebagai pihak yang dimintai keterangan oleh KPK, sebatas memberikan keterangan tentang alur dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dijakukan oleh Kabupaten Lumajang bersama kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Dalam bantuan BKK tersebut, Lumajang menerima sebesar Rp 5 Milyar, sedangkan Kabupaten lainnya menerima anggaran dalam jumlah yang bervariasi. Kabupaten Tulungagung misalnya, menerima Rp 79,1 Milyar yang kemudian menyeret Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam kasus suap kepada mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan.

Baca Juga : Mitigasi Tsunami Desa Tambakrejo Sumawe Diakui UNESCO, di Indonesia Cuma Ada 4

Sebagaimana ditulis sejumlah media, mantan Ketua Bappeda Jatim Budi Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap BKK di Tulungagung, namum KPK terus mendalami kasus ini, termasuk didalamnya memanggil Wabup Lumajang Ir. Hj. Indah Amperawati, yang pada kala itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Lumajang.

"Saya diminta membantu memberikan informasi tentang alur anggaran BKK tersebut yang untuk Kabupaten Lumajang. Dan hanya sebatas alur pengajuannya saja yang ditanyakan kepada saya. Dan sudah saya sampaikan terkait alur tersebut sampai dengan proses pencairannya,” kata Wabup Lumajang Ir. Hj. Indah Amperawati.

Dijelaskan, terkait tawaran BKK tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PU Lumajang untuk menindaklanjuti dan sudah digunakan anggaran tersebut untuk perbaikan sejumlah jalan di Lumajang.

"Kalau yang diterima Kabupaten Lumajang sudah dimanfaatkan dananya untuk pembangunan jalan di sejumlah desa, termasuk akses jalan pariwisata," kata Wabup Lumajang kemudian. 

Sebagaimana ditulis sejumlah media terkait kasus ini, persoalan ini mencuat dari Kabupaten Tulunggung yang mendapatkan dana BKK paling besar yakni Rp 79,1 Milyar.

Baca Juga : Baca Selengkapnya