Fraksi PKS DPRD Kota Malang Beber 17 Poin Tanggapan atas Ranperda APBD Kota Malang TA 2023
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
Nurlayla Ratri
20 - Oct - 2022, 12:53
JATIMTIMES - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang membeberkan 17 poin pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Akhdiyat Syabril Ulum.
Ulum mengatakan, pembahasan Ranperda APBD Kota Malang TA 2023 merupakan lanjutan pembahasan tentang kebijakan anggaran di tahun 2023. Menurutnya, APBD ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Sambut Kunker Bupati Lebak, Bahas Langkah Sukses Tingkatkan PAD di Kota Malang
"Baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat," ujar Ulum yang juga merupakan Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Rabu (19/10/2022).
Dalam penjelasannya, terdapat 17 poin pandangan umum dari Fraksi PKS DPRD Kota Malang terhadap Ranperda APBD Kota Malang TA 2023.
Pertama, kami mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang meningkatkan proyeksi Pendapatan Daerah dalam rancangan postur APBD TA 2023 menjadi Rp 2.393.554.031.778 atau naik sebesar 16,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 2.057.404.482.902.
"Namun perlu diketahui bahwasannya proyeksi kebijakan keuangan daerah harus melalui kajian berdasarkan data terhadap potensi dan kondisi sosial ekonomi Kota Malang, mohon penjelasan," tutur Ulum.
Kedua, sektor pajak masih menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di dalam postur APBD TA 2023. Dari total PAD sebesar Rp 1.179.181.683.130, sektor pajak ditargetkan menyumbang sebesar Rp 1.000.006.000.000 atau sebesar 84,8 persen.
"Optimisme Pemkot Malang tentu patut di apresiasi di tengah ancaman inflasi dan resesi global seperti saat ini. Namun perlu dipertanyakan mengenai upaya terobosan dan strategi untuk mencapai target tersebut," ujar Ulum.
Ketiga, Fraksi PKS menilai bahwa target pendapatan dari sektor retribusi dan pajak parkir masih jauh dari potensi pendapatan yang seharusnya dapat digali. Sehingga menurutnya, belum sejalan dengan proyeksi target yang ditentukan dalam APBD TA 2023...
