Buka Rakorda Regsosek 2022 Kota Malang, Wali Kota Sutiaji: Data BPS Penting untuk Program Pemerintah

JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji membuka rapat koordinasi daerah (rakorda) pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 yang bakal dilakukan oleh petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Dalam pembukaan tersebut, turut hadir Kepala BPS Kota Malang Erny Fatma Setyoharini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto, Ketua TP PKK Kota Malang Widayati Sutiaji, dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga : Proteksi Konsumen dari Pedagang Nakal, Disperdagin Kota Kediri Gelar Sidang Tera Sebulan Penuh

Dalam pembukaan rakorda pendataan awal Regsosek Tahun 2022, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu menyampaikan, bahwa data merupakan komponen yang sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan program kerja ke depan.

"Kata kuncinya adalah data BPS sangat berarti bagi penentuan program kita ke depan," ungkap Sutiaji kepada JatimTIMES.com usai membuka rakorda pendataan awal Regsosek Tahun 2022, Selasa (27/9/2022).

Melalui pendataan awal Regsosek Tahun 2022 ini nantinya akan terlihat data dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Di mana data ini juga akan menjadi acuan bagi Pemkot Malang untuk menuntaskan permasalahan masyarakat, salah satunya kemiskinan.

"Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan berbasis data. Sehingga program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah ini bisa akurat dan tepat sasaran," ujar Sutiaji.

Alumnus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang ini juga membeberkan data kemiskinan Kota Malang di tahun 2021. Pada tahun 2021, kondisi aktual kemiskinan di Kota Malang berada di angka 4,62 persen.

Di mana persentase tersebut terendah kedua se-Jawa Timur dan jauh lebih rendah dari rata-rata provinsi yang sebesar 11,40 persen dan nasional sebesar 10,14 persen. Angka-angka tersebut diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh BPS.

"Hal ini memberi semangat positif pada pemerintah bahwa dalam menentukan atau menjalankan program kemiskinan ke depan lebih terarah," tutur Sutiaji.

Baca Juga : Baca Selengkapnya