BBM Naik, Pimpinan DPRD Surabaya Minta Pemkot Siapkan Program Khusus untuk Masyarakat
Reporter
M. Bahrul Marzuki
Editor
Nurlayla Ratri
07 - Sep - 2022, 09:05
JATIMTIMES- Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memicu aksi protes di sejumlah daerah, termasuk Surabaya. Masyarakat menolak kebijakan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thoni mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tidak tepat waktunya.
Baca Juga : Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi, Supir Angkot di Bangkalan Menjerit
"Saat ini masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi. Impact yang muncul menurut saya adalah kegelisahan masyarakat karena akan menghadapi kesulitan ekonomi," terangnya.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengatakan, kenaikkan harga BBM bersubsidi, akan memicu kejutan ekonomi (economy shock). Karena di saat muncul isu kenaikan BBM, tidak diikuti kenaikan pendapatan.
AH Thoni meminta pemerintah, agar meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan menunggu beberapa waktu kemudian, karena situasi masyarakat yang masih sulit.
"Ini suara kami dari daerah menyuarakan itu. Karena setelah kenaikan harga BBM, kami yang di daerah kebanjiran keluhan begitu rupa. Kami mohon agar kebijakan ini ditinjau lagi dan dikaji lagi, dipertimbangkan lebih bijak. Agar tidak membebani masyarakat," tegasnya.
AH Thoni mengatakan, dampak sosial lain yang akan muncul adalah gelombang gerakan penolakan oleh masyarakat. Ketika gelombang ini semakin besar dan masif, akan menurunkan legitimasi pemerintah.
"Yang ujungnya membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak kondusif," jelasnya.
AH Thoni meminta Pemkot Surabaya menjadi bumper kesulitan masyarakat, jika kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ditinjau kembali oleh pemerintah pusat.
Baca Juga : Presiden Jokowi Sesuaikan Harga BBM, Wali Kota Sutiaji: Mau Ganti Kendaraan Listrik, tapi Masih Mahal
Pemerintah kota harus cepat melakukan restrukturisasi penyesuaian di berbagai bidang. Meningkatkan daya beli masyarakat, menjadi pekerjaan rumah yang harus diurai di tingkat daerah...