Akademisi UB: Pemerintah Harus Rubah Paradigma Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan

JATIMTIMES - Pemerintah saat ini dipandang masih mengikuti paradigma ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Prof Dr Rahmat Safaat SH MSi dalam Seminar Nasional dengan isu strategis, "Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan yang Baik dan Sehat Bagi Warga Negara", yang digelar Dewan Profesor Senat Akademik Universitas Brawijaya, Rabu (15/6/2022). 

"Ketahanan pangan itu yang penting. Ketika pangannya ada, masyarakat tidak perlu dipersoalkan impor atau hasil sendiri," jelasnya.

Baca Juga : Usai Sholat Subuh, 348 Jamaah Haji Lumajang Diberangkatkan Cak Thoriq

Paradigma tersebut haruslah dirubah agar nantinya ke depan bangsa Indonesia tak mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan pangan. Perubahan yang dimaksud tentunya mengarah pada kedaulatan pangan.

Namun jika ketergantungan pada impor terus berlangsung ke depannya, menurut Safaat, hal ini akan membahayakan kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Sebab, bisa jadi hampir keseluruhan kebutuhan pangan akan dipenuhi lewat impor.

"Sebenarnya masyarakat yang ada di berbagai daerah itu mampu untuk berdaulat atas pangan. Baduy, Tengger misalnya. Itu masyarakat adat yang mampu (memiliki kedaulatan pangan)," jelasnya.

Dalam realisasi kedaulatan pangan, menurut Safaat, pemerintah mampu untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, saat ini pilihan yang dipilih masih pada ketahanan pangan. Pemerintah harus melakukan langkah strategis untuk menghindari bahaya tersebut. Langkah strategis ini melalui beberapa hal yakni, luas lahan tanah pertanian, para petani dan subsidi. 

"Yang subsidi saja, misal subsidi pupuk, kalau Amerika atau China, setiap orang diberi subsidi  1 tahun Rp500 juta. La sedangkan kita apa? Subsidi pupuk aja repot. Subsidi tidak ke petani malah ke petani berdasi. Hal ini juga menyebabkan banyak petani kita keluar atau oleh profesi bukan jadi petani," paparnya.

Problem yang ada juga terkait kepemilikan tanah. Para petani yang ada sebagian besar saat ini menjadi tuna tanah. Lahan banyak dimiliki oleh petani berdasi. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan dalam upaya menuju kedaulatan pangan...

Baca Selengkapnya