DPRD Surabaya Minta Pemkot Awasi SLF Gedung dengan Ketat sebelum Difungsikan

JATIMTIMES - Insiden jebolnya platform eternit Surabaya Plaza atau Delta Plaza saat libur lebaran  membuat Komisi A DPRD Kota Surabaya bergerak cepat memanggil pihak terkait. Ini untuk melakukan evaluasi total terhadap pemilik bangunan atau gedung yang belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Seperti diketahui, insiden fatal terjadi secara beruntun di kota Surabaya. Yang pertama adalah Kebakaran di Tunjungan Plasa 5 pada 13 April, kemudian tragedi akibat ambrolnya perosotan di Waterpark Kenjeran.

Baca Juga : Indikasi PMK Muncul di Kota Batu, Pemkot Batu Imbau Peternak Tak Panik

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, H. Pertiwi Ayu Krishna menginstruksikan agar sementara waktu dapat dipasang garis Pol PP di area yang dirasa membahayakan.

Menurut dia Komisi A mendorong Pemkot Surabaya agar tidak sembarangan memberi rekomendasi ijin kelayakan gedung atau tempat-tempat yang membutuhkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ini mengingat masih banyaknya kejadian yang membahayakan jiwa masyarakat dan ternyata tak memiliki SLF.

Sebagai lembaga pengawas, Ayu berharap, semua Mall di Surabaya harus betul-betul mengantongi SLF. ”Dewan, khususnya komisi A sudah mensosialisasikan hal ini sejak awal 2019. Artinya, pengelola pengelola ini sengaja tidak mendengarkan atau menganggap remeh Perwali yang muncul tahun 2018 akhir ini,” tegasnya.

Dia menjelaskan  dengan tidak mengindahkan aturan, maka pengelola secara langsung atau tidak, akan merugikan pegawai serta pengunjung mall. “Masih untung kejadian di Delta Plasa (Plasa Surabaya, red) satu jam sebelum karyawan masuk. Kalau saja terjadi mundur satu jam saja, dipastikan akan ada korban, apalagi posisinya dekat eskalator,” ucap Ayu.

Untuk Pemerintah kota, Ayu tegas meminta agar ada pengecekan yang detail sebelum memberikan Rekomendasi untuk SLF.

Ia juga meminta agar ada penguatan atau perubahan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 terkait aturan Sertifikat Laik Fungsi, karena disitu tidak terdapat sanksi yang berat.

Baca Juga : Baca Selengkapnya