Komnas Perempuan Beberkan Kasus Kekerasan Perempuan Selama 10 Tahun Terakhir
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
Dede Nana
09 - Mar - 2022, 03:25
JATIMTIMES - Di momentum International Women's Day (IWD) 2022 yang berlangsung setiap 8 Maret, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membeberkan catatan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) selama 10 tahun ke belakang.
Komisioner Komnas Perempuan Prof Alimatul Qibtiyah menjelaskan, dalam catatannya selama 10 tahun terakhir terdapat 2.247.594 kasus KBGtP di Indonesia. Jika dilihat secara rinci, sejak 2012 terdapat 135.170 kasus. Kemudian pada 2013 mengalami peningkatan menjadi 180.7446 kasus.
Baca Juga : Berada di Level 3, Pemberhentian PTM di Kota Blitar Diperpanjang Satu Pekan
Setelah itu, 2014 juga mengalami peningkatan yakni terdapat 185.4588 kasus. Kemudian 2015 terdapat 204.7944 kasus, tahun 2016 sempat mengalami penurunan hingga 1663.116 kasus. Lalu 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 230.81 kasus.
Memasuki 2018 KBGtP mengalami peningkatan lagi, yakni menjadi 280.185 kasus. Lalu 2019 meningkat menjadi 302.686 kasus. Kemudian masuk pandemi Covid-19 di 2020 jumlah KBGtP menurun drastis menjadi 226.062 kasus. Namun, 2021 jumlah KBGtP kembali meningkat hingga sebanyak 338.496 kasus.
Khusus pada pandemi Covid-19, persentase kenaikan KBGtP mencapai 50 persen. Terlebih lagi, pada data pengaduan yang diterima Komnas Perempuan tercatat pada tahun 2020 ada 2.134 pengaduan dan 2021 meningkat menjadi 3.838 pengaduan KBGtP.
Alimatul pun menyebutkan beberapa latar belakang pelaku kasus KBGtP di Indonesia. Mulai dari pejabat publik, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, hingga tenaga medis.
"Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan oleh kelompok yang seharusnya jadi pelindung, tauladan dan pihak yang dihormati ini sekitar sembilan persen dari jumlah total pelaku," ungkap Alimatul dalam keterangan yang diterima JatimTIMES.com, Selasa (8/3/2022).
Perempuan yang merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menuturkan, hal itu disebabkan deretan profesi para pelaku yang menempati sembilan persen dalam kasus KBGtP memiliki kekuasaan patriarkis...
