Pilkades Antar-Waktu Kabupaten Malang Digelar Terbatas, Hanya Perwakilan Masyarakat Yang Milih

JATIMTIMES - Sebanyak 20 desa di Kabupaten Malang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) antar-waktu.

 Informasi yang dihimpun, ada mekanisme berbeda dalam gelaran pilkades kali ini. Dalam gelarannya nanti, pilkades antar-waktu yang bakal dilaksanakan pada 31 Maret 2022 mendatang tidak dilakukan secara terbuka dan menggunakan mekanisme musyawarah. 

Baca Juga : Harga Cabai di Kabupaten Malang Kembali Naik

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2021, peserta musyawarah desa untuk pilkades antar-waktu melibatkan unsur masyarakat dengan mengirim wakilnya. Yang bakal memilih nanti adalah wakil tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, atau unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

"Ini akan dilaksanakan berbeda. Intinya begitu. Dengan mekanisme yang tidak seperti pilkades biasanya. Pertama, yang mendasar terkait dengan pemilihnya. Pemilihnya itu nanti tidak semua masyarakat. Maka nanti yang memilih adalah tokoh masyarakat yang ada di wilayah setempat, RT, RW dan tokoh masyarakat yang sesuai musyawarah desa," ujar Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi.

Meskipun begitu, dirinya menegaskan bahwa dalam mekanisme pilkades tersebut, perwakilan yang menjadi peserta pemilih dinilai tetap bisa merepresentasikan pilihan semua masyarakat di desa masing-masing. 

"Tapi sebelum pemilihan, memang  akan dilakukan musyawarah mufakat dulu. Kalau dengan musyawarah saja cukup, maka tidak perlu pemilihan. Kalau musyawarah tidak ada mufakat siapa yang akan menjadi kades antar-waktu, maka dilakukan pemilihan sesuai dengan perbup itu," terang Darmadi. 

Meskipun tidak dilakukan secara terbuka, ketua DPRD menjamin bahwa dalam gelaran pilkades antar-waktu yang terbatas ini, demokrasi akan berjalan secara utuh. Sebab, menurut Darmadi, berjalannya demokrasi tidak harus dilakukan dengan menggelar pemilihan. 

"Jalannya demokrasi itu kan tidak hanya dilakukan dengan pemilihan. Intinya, harus ada musyawarah dan mufakat," ucap politikus PDI Perjuangan ini. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya