Satu Tahun Pemerintahan Bupati-Wabup Banyuwangi, LDKS Pijar: Komunikasi Politiknya Lemah
Reporter
Nurhadi Joyo
Editor
Dede Nana
28 - Feb - 2022, 02:11
JATIMTIMES - Masa pemerintahan pasangan Bupati- Wakil Bupati Ipuk Fiestiandani-Sugirah memimpin Banyuwangi genap satu tahun, Sabtu (26/2/2022) kemarin. Banyak dinamika yang terjadi dalam satu tahun pertama kepemimpinan istri Abdullah Azwar Anas, khususnya terkait kebijakan publik.
Dalam rilis yang dikirim Minggu (27/2/2022), Bondan Madani Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) Banyuwangi menilai, sebagian besar tahun pertama Bupati Ipuk dihabiskan dalam situasi yang tidak normal karena pandemi Covid-19 yang muncul sebelum dirinya menjabat.
Baca Juga : Dari Blitar Bumi Bung Karno, Khofifah Minta Produsen dan Distributor Minyak Tunjukkan Nasionalisme
"Beberapa bulan pertama kan habis waktunya untuk melakukan penataan birokrasi Pemkab Banyuwangi untuk membantu melaksanakan roda pemerintahan," ujar Bondan.
Namun dalam kenyataan belum sempat melakukan penataan birokrasi, muncul kebijakan merumahkan 331 pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL). Belum lagi suasana pandemi yang menghambat pemerintah untuk menjalankan program. "Sehingga apabila mengevaluasi capaian pasangan Ipuk-Sugirah konteksnya sebatas itu,” imbuhnya.
Dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, lanjut Bondan, menilai progam visi misi yang dijanjikan pasangan Ipuk-Sugirah tidak tercapai. Bahkan, dalam aspek-aspek lain, satu tahun pemerintahan Ipuk dinilainya tidak terlalu menonjol dan menuai sejumlah kontroversi.
Dia menuturkan, salah satu kebijakan yang dinilai kontroversial adalah ketika secara sepihak Bupati Ipuk membagikan 1/3 wilayah Kawah Ijen kepada Pemkab Bondowoso. Pemberian secara sepihak ikon kebanggaan Banyuwangi memicu banyak protes dari berbagai elemen karena dianggap tidak dilandasi dengan kajian dan dipikir secara matang dalam mengambil keputusan.
Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya tindakan dari wakil rakyat yang ada di DPRD dalam menyikapi keputusan kontroversial orang nomor satu di Banyuwangi ini. Sempat muncul wacana pengajuan hak interpelasi dari dua fraksi dan dua anggota, namun wacana tersebut kandas di tengah jalan dan hanya menjadi cerita yang tidak pernah ada ujungnya...
