Sejumlah Kantor Dinas di Lingkungan Pemkab Malang Lockdown, Diduga Reaktif Covid-19

JATIMTIMES - Sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lockdown. Sebab, beberapa kantor dinas tersebut ditengarai terdapat kasus reaktif covid-19.

Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, sejumlah kantor dinas memang sempat ditutup untuk dilakukan tracing. Di antaranya adalah Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

Baca Juga : Lewat Pengukuhan DK4, Mas Dhito Tak Ingin Kasus Perusakan Situs Terulang

Menurut Sanusi, keputusan lockdown pada sejumlah kantor dinas terpaksa dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 di lingkungan Pemkab Malang.

“Lockdown ini kami lakukan selama 2 hari. Selama masa itu akan digelar sterilisasi dan sanitasi,” ungkap Sanusi saat ditemui di Pendapa Panji Kabupaten Malang, Rabu (16/2/2022).

Meski begitu, Sanusi menyebut hal tersebut tidak sampai mempengaruhi pelayanan masing-masing kantor dinas yang lockdown. Karena pegawai kantor dinas tersebut tetap bekerja dan membuka pelayanan bagi masyarakat secara online.

“Yang offline juga ada, karena ada beberapa pegawai yang piket,” kata Sanusi.

Nantinya, setelah masa lockdown pada kantor dinas selama dua hari berakhir, maka setiap pegawai juga akan diswab antigen. “Tujuannya untuk memastikan setiap pegawai benar-benar tidak terpapar covid-19. Apabila salah satu ditemukan positif maka akan kami isolasi,” tutur Sanusi.

Untuk kantor dinas yang tidak terpapar Covid-19, Pemerintah Kabupaten Malang juga mewajibkan kantor dinas melakukan work from home (WFH) 20 persen bagi pegawainya, seiring meningkatnya status PPKM Kabupaten Malang ke level 3.

Baca Juga : Tingkatkan Layanan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Gelar Bimtek kepada 127 Petugas Puskesos

“WHF 20 persen ini berlaku bagi seluruh kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana peraturan PPKM Level 3,” tutup Sanusi...

Baca Selengkapnya