Dinas Pertanian Sebut Kabupaten Malang Tak Alami Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

JATIMTIMES - Sejumlah daerah dikabarkan mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal itu membuat petani mengeluh karena sulit mencari pupuk. Namun, kelangkaan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Malah pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang secara total tidak terserap dari suplai  yang disediakan pemerintah.

Baca Juga : Polres Ngawi Gerebek Balapan Liar, Belasan Motor Diamankan

Dari data yang diterima JatimTIMES, dari stok 152.217 ton pupuk subsidi pada tahun 2021 lalu, hanya 116 ribu ton pupuk yang 'ditebus' oleh para petani Kabupaten Malang. Secara persentase, angka tersebut masih 76 persen dari total keseluruhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang.

“Kami itu malah terserap hanya 76 persen dari suplai  di gudang distributor. Jadi, tidak kalau langka. Hanya banyak yang tidak kebeli,” tutur Budiar saat ditemui di kantornya, Selasa (8/2/2022).

Disinggung alasan petani Kabupaten Malang tidak membeli pupuk bersubsidi, Budiar menjelaskan ada dua. Pertama adalah karena kios-kios resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli pupuk subsidi dari gudang penyuplai.

“Hal ini dikarenakan contohnya pada bulan lalu, belum ada petani yang bayar pupuk. Ada yang utang atau apa. Akhirnya karena tidak ada modal, kios-kios itu tidak beli pupuk karena telat nebus. Dan tidak mungkin kios itu nalangi dulu karena bulan lalu petaninya belum bayar,” terang Budiar.

Oleh karena itu, petani-petani pun mengira kios resmi penjual pupuk bersubsidi yang stoknya kosong sebagai kelangkaan pupuk. “Terus kami ke lapangan mencari tahu. Oh ternyata ya itu karena kios-kios itu telat nebus akhirnya (stoknya) kosong,” imbuh Budiar.

Alasan kedua yakni karena para petani Kabupaten Malang lebih memilih pupuk non-subsidi. Untuk faktor ini, Budiar menjabarkan, kios penyedia pupuk subsidi itu tidak menyediakan pupuk sesuai kebutuhan lahan pertanian para petani.

“Contohnya, jika petani itu punya satu hektare lahan pertanian. Kan biasanya kebutuhannya 4 kuintal untuk tanamannya lebih hijau. Lah ini pemerintah cuma menyediakan dua kuintal saja pupuk bersubsidi. Akhirnya mereka beralih ke non-subsidi untuk memenuhi sisa lahannya,” beber Budiar.

Baca Juga : Baca Selengkapnya