Wali Kota Malang Sutiaji Kukuhkan Pejabat Fungsional, 1 Batal Dilantik

JATIMTIMES - Mengawali tahun 2022, Wali Kota Malang Sutiaji melantik  20 pejabat baru. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tersebut dilangsungkan pagi ini (Rabu, 28/1/2022) di Ruang Sidang Balai Kota Malang.

Wali Kota Sutiaji menyatakan, pelantikan jabatan ini ditetapkan dengan tujuan menciptakan birokrasi yang lebih sederhana, dinamis dan profesional. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Pemkot Malang kepada publik.

Baca Juga : Tenaga Honorer Rencana Dihapus 2023, Bagaimana Nasib 464 Pegawai di Kota Batu?

Adapun pejabat fungsional yang dilantik kali ini merupakan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang.

"Ini keharusan. Jadi, kemarin sudah dilakukan. Yang eselon IV semuanya sudah difungsionalkan. Yang kali ini yang berada di Dinas Kesehatan, di puskesmas maupun juga di Dinas Pendidikan," ujarnya.

Dengan pengukuhan jabatan ini, peningkatan delapan sektor area perubahan dalam kamus reformasi birokrasi menjadi pedoman yang harus diterapkan ASN dalam mengemban tugas dan fungsinya di masa mendatang.

Karena itu, Sutiaji berharap  jabatan baru ini dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam rangka mendorong Pemkot Malang menjadi lebih berprestasi. Juga sebagai contoh nyata bagi pemerintah kabupaten/kota yang lain. 

"Harapannya ke depan tugas-tugas struktural, administrator mulai dikurangi. Sehingga, tugas-tugas fungsionalnya ini yang dalam rangka UU No 5 itu kompetensi," imbuhnya.

Apalagi, setelah ini pemerintah pusat tengah menyiapkan kebijakan baru untuk penataan di lingkup ASN di semua daerah. Namun, Sutiaji hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis resminya.

Baca Juga : Target Perumda Tugu Tirta Kota Malang 2022: Tidak Ada Krisis Air

"Jadi, yang tusi (tugas dan fungsi)-nya kurang digeser. Tapi  bukan berarti nanti dia tidak bisa menjabat jabatan pejabat struktural...

Baca Selengkapnya