JATIMTIMES – Memasuki Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, sebanyak 120 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali turun langsung ke masyarakat untuk menggelar agenda reses serap aspirasi. Agenda konstitusional yang berlangsung mulai 25 Juli hingga 1 Agustus 2026 ini diproyeksikan menjangkau sekitar 720 titik pertemuan di seluruh wilayah Jatim.
Sekretaris DPRD Jatim, M. Ali Kuncoro, menjelaskan bahwa pelaksanaan reses pada masa jeda persidangan ini merupakan kewajiban konstitusi bagi seluruh wakil rakyat yang tersebar di 14 daerah pemilihan (dapil).
Baca Juga : Luncurkan Logo Hari Jadi Ke-1.266, Pemkab Malang Tegaskan Arah Pembangunan Daerah Berdaya Saing
“Sesuai konstitusi yang berlaku, ini adalah bagian penting bagi seluruh Anggota DPRD Jatim terkait tugasnya menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat pada 14 daerah pemilihan masing-masing,” kata Ali Kuncoro saat dikonfirmasi, Minggu (26/7/2026).
Lebih jauh, birokrat yang pernah menjabat sebagai Pj Wali Kota Mojokerto tersebut menyampaikan bahwa ratusan titik pertemuan tersebut menjadi wadah krusial untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan, permasalahan, serta harapan masyarakat di bidang pembangunan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan.
“Seluruhnya ada 720 titik yang akan didatangi untuk bertemu masyarakat di seluruh Jawa Timur. Sesuai tugasnya, para wakil rakyat ini akan bertemu dengan masyarakat dalam mendengar dan tentu mendalami berbagai aspirasi yang harus dibantu dan nantinya diperjuangkan dalam APBD tahun depan,” tambah Ali.
Ia menilai, kolaborasi antara DPRD Jatim dan Pemprov Jatim selama ini telah menunjukkan kinerja pembangunan yang positif bagi lebih dari 41 jiwa penduduk Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh 5,33 persen dengan PDRB mencapai Rp3.403,17 triliun, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,30 persen pada September 2025.
“Artinya harmonisasi dua lembaga ini sudah berjalan dengan bagus. Di mana Eksekutif dan Legislatif menata agenda kemasyarakatan dengan baik, tentu salah satunya dengan menjadikan hasil reses sebagai bagian menata program kerakyatan di Jatim,” tuturnya.
Meski capaian pembangunan menunjukkan tren positif, Ali tidak memungkiri masih ada berbagai tantangan daerah yang perlu diselesaikan, seperti pemerataan pembangunan antarwilayah, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor UMKM dan pertanian, hingga ketersediaan infrastruktur yang inklusif. “Ini tantangan yang harus dicari solusinya,” tegas Ali.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Ajak Anak Berani Bersuara dan Jadi Pelopor Perlindungan
Guna menjawab tantangan tersebut, seluruh aspirasi dan usulan warga yang dihimpun selama reses akan diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas, serta disesuaikan dengan kewenangan pemda dan kemampuan anggaran.
“Aspirasi tersebut diproses secara administratif dan diteruskan kepada Bappeda serta perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Hasil pembahasan kemudian dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai salah satu bahan penyusunan program pembangunan daerah dan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.
Melalui Reses Masa Persidangan III ini, DPRD Jawa Timur berkomitmen memperkuat partisipasi publik agar kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan senantiasa responsif, berkeadilan, dan merata di seluruh penjuru Jawa Timur.
“Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan yang responsif, berkeadilan, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur,” pungkas Ali.
