Ombudsman Nyatakan Pemkab Malang Masuk Zona Merah Soal Kepatuhan Pelayanan Publik, Begini Jawaban Bupati Sanusi

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masuk zona merah dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI. Dikutip dari laman ombudsman.go.id, selain Pemkab Malang, daerah lain yang juga berada di zona merah terkait hal serupa adalah Pemkab Nganjuk.

Dari total 38 pemkab/pemkot dan 1 pemprov di Jawa Timur, yang mendapatkan penilaian zona hijau atau kepatuhan tinggi pemenuhan standar pelayanan sesuai UU No 25/2009 (skor 81-100) hanya enam kabupatan dan tiga kota.

Baca Juga : Bayi Hidup Ditemukan di Tempat Sampah, Begini Kondisinya

Sedang yang masuk penilaian zona kuning atau kepatuhan sedang (50-80) ada 21 kabupaten dan enam kota. Lalu, yang mendapatkan nilai zona merah alias kepatuhan rendah ada dua kabupaten.

Sembilan daerah di Jawa Timur yang mendapatkan zona hijau adalah Pemkab Banyuwangi (skor 96,75), Pemkab Bondowoso (94,29), Pemkab Lumajang (92,45), Pemkab Probolinggo (92,08), Pemkab Ponorogo (91,77), Pemkot Blitar (91,45), Pemkot Malang (87,29), Pemkot Surabaya (83,63), dan Pemkab Lamongan (83,13). Sedangkan  di zona merah, ada Pemkab Nganjuk (45,01) dan Pemkab Malang (44,82). 

Ombudsman menyebut bahwa baru tahun ini ada pemerintah daerah (pemda) di Jawa Timur yang masuk zona merah. "Hasil penilaian ini merupakan potret kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. Tahun ini terjadi penurunan. Pembandingnya, hasil survei 2019, yang hasilnya separo dari total responden mendapatkan zona hijau," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Muttaqin.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi tersebut. Dengan nada bicara yang terkesan heran, Sanusi membandingkan bahwa Pemkab Malang baru saja mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi (KI) Award dalam hal pelayanan publik pada tahun 2021 lalu.

"(Ombudsman RI) melihatnya darimana? Padahal Kabupaten Malang dalam pelayanan publik, itu di KI Award, masuk terbaik. Tinggal Ombudsman ini yang mananya (penilaian)," ujar Sanusi, Rabu (5/2/2022) siang.

Baca Juga : Baca Selengkapnya