Disepakati Naik 50%, DPRD Tulungagung Minta Kinerja BPD Lebih Ditingkatkan Lagi 

JATIMTIMES - Permintaan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tulungagung terhadap kenaikan tunjangan BPD mendapat sambutan baik dari DPRD Tulungagung. 

Meskipun permintaan kenaikan 100% tidak disetujui semua, paling tidak DPRD dan lembaga yang menaungi BPD di Tulungagung ini sudah sepakat ada kenaikan tunjangan sebesar 50% dari yang sudah diterimakan selama ini.

Baca Juga : DPRD Trenggalek Sesuaikan Perda BPHTB dan Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Berpotensi Tingkatkan PAD

Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, pertemuannya hari ini dengan Asosiasi BPD adalah dalam rangka mengkonsolidir, menyamakan persepsi antara keluhan curhatan peran serta BPD di dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Marsono, tupoksi dari DPRD adalah penganggaran (budgeting), pengawasan (control), dan legislasi. Di sisi lain DPRD juga sebagai wadah aspirasi yang menampung semua gagasan, ide dan aspirasi, maka dari itu semua keluhan masyarakat akan diterima dan ditampung oleh lembaga perwakilan rakyat ini.

"Poinnya kan kenaikan tunjangan. Ya kita naikkanlah, ini tadi gambaran minimal 50% dari yang sudah diterimakan selama ini," kata Marsono di kantornya, Senin (1/11/2021).

Meski telah disepakati kenaikan 50%, lanjut Marsono, itu tidak serta merta bisa dieksekusi hari ini, karena harus dilakukan pembahasan dan koordinasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan TAPD Tulungagung untuk menyamakan persepsi bagaimana kelaziman dan kelayakan peran serta BPD di dalam mendukung pemerintahan desa.

"Kita upayakan ada kenaikan tidak hanya 50%, tapi kita tidak bisa memutuskan hari ini, setelah kita konsolidasikan dengan Banggar dan TAPD eksekutif maka akan ada keputusan yang riil dan kita bisa sampaikan ke BPD," ungkap Marsono.

Sebagai upaya tindak lanjut atau bentuk konsekuensi atas diterimanya gagasan, ide, curhat dan aspirasi BPD, maka DPRD meminta peran BPD dalam mendukung dinamika pemerintahan desa harus ada peningkatan agar pemerintahan desa yang hal ini adalah bentuk kecil atau miniatur kabupaten akan tercipta pemerintahan yang dinamis, harmonis yang bisa dirasakan masyarakat di masing-masing desa.

"Kita hanya memberikan satu titipan atau suport agar peran mereka lebih pro aktif, dinamis dalam mengawal proses kebijakan di tingkat desa," tegasnya.

Marsono juga menyontohkan, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalamnya selalu ada dinamika regulasi yang proporsional...

Baca Selengkapnya