Meski Tidak Yakin Disetujui, Disbudpar Tulungagung Sudah Ajukan Uji Coba Pembukaan Wisata ke Pusat

JATIMTIMES - Kabupaten Tulungagung saat ini masih PKKM level 3 yang artinya kelonggaran untuk beroperasinya tempat-tempat wisata masih belum diperbolehkan. Dilarangnya pembukaan kawasan wisata membuat banyak pengelola wisata semakin resah lantaran tingginya biaya perawatan tempat wisata tetapi tidak ada pendapatan yang masuk.

Aduan dari para pengelola wisata kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tulungagung terus bermunculan yang secara garis besar meminta kejelasan kapan bisa beroperasi kembali.

Baca Juga : Banyak Jabatan Plt, Dewan Sarankan Pemkab Malang Segera Didefinitifkan

Kepala Disbudpar Tulungagung Bambang Ernawan mengatakan, uji coba pembukaan wisata semuanya atas izin Kemenparekraf, termasuk bioskop dan tempat hiburan lainnya. Artinya kebijakan ini sifatnya top down dan semuanya rekomendasi dari pusat.

Menurut Bambang, Dinas sudah berupaya mengirimkan pengajuan uji coba pembukaan wisata ke Kemenparekraf dengan tembusan ke Pemprov Jatim agar pariwisata di Tulungagung bisa beroperasi kembali. Namun hingga saat ini rekomendasi atau balasan belum didapatnya.

"Jadi kita sudah berupaya, karena gas rim untuk menyetabilkan itu, kalau ekonomi tidak jalan kan susah semua," kata Bambang di kantornya, Senin (25/10/2021).

Bambang mengaku, surat pengajuan uji coba pembukaan wisata kepada Kemenparekraf dikirim pada bulan Oktober 2021 ini dengan berdasar pada informasi hasil assesment Kemenkes Tulungagung yang sudah masuk PPKM level 1.

Sebagai dinas yang membidangi, terkadang dirinya merasa dilema dan seperti dibenturkan karena antara Kemenkes dan Kemendagri mempunyai assesment dan indikator sendiri-sendiri dan hasil levelnya pun tidak sama.

Tapi, dirinya mengakui kalau assesment di Kemendagri memang secara luas dengan mempertimbangkan kekhawatiran adanya klaster baru jika tempat wisata dibuka sebelum level 2 atau 1.

"Kalau urusan pandemi sudah tidak bisa pakai otoda (otomatis daerah), kalau saya pribadi inginnya segera dibuka karena sudah hampir 2 tahun dilanda pandemi," ucapnya

Menurut Bambang, dampak pandemi covid-19 bukan hanya dirasakan jasa wisata saja melainkan seluruh sisi kehidupan, bahkan dinas pun juga merasakan dengan tidak adanya PAD yang masuk sedangkan di sisi lain tetap harus bertanggungjawab pada Bapenda.

Baca Juga : Baca Selengkapnya