Babak Baru Polemik Demokrat, Kubu Moeldoko Gugat AD/ART ke MA Gandeng Yusril Ihza Mahendra
24 - Sep - 2021, 05:03
JATIMTIMES - Polemik perebutan kursi ketua umum Partai Demokrat memasuki babak baru. Pasalnya, Demokrat kubu Moeldoko diketahui telah mengajukan judicial review (JR) terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).
Terdapat 4 mantan anggota Partai Demokrat yang merapat ke kubu Moeldoko menggandeng advokat ternama yakni Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa hukum dalam JR dengan termohon Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selaku pihak yang mengesahkan AD/ART.
Baca Juga : Amien Rais Ibaratkan Polemik Sengketa Rocky Gerung Vs Sentul City bagai Fenomena Gunung Es
"Judicial review dimaksud meliputi pengujian formil dan materiil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020," kata Yusril dalam siaran pers, Kamis (23/9/2021).
Dalam hal ini Yusril mengakui, langkah menguji formil dan materiil AD/ART partai politik adalah hal baru dalam hukum Indonesia. Ia mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji AD/ART partai politik karena dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.
"Kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas," ujar Yusril.
Yusril juga berpandangan, mahkamah partai yang merupakan peradilan internal partai tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu pula dengan pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa putusan tata usaha negara.
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu mengaku telah menyusun argumen yang meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai UU atau tidak.
Ia melanjutkan, partai politik memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, sehingga partai tidak bisa sesuka hati membuat AD/ART...
