Dinilai Kesulitan Serap Anggaran, Dewan Sarankan OPD Sediakan Dana Saving

MALANGTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang  menyediakan dana tabungan dari anggaran refocusing. Hal tersebut karena serapan anggaran penanganan covid-19 hingga saat ini terbilang masih rendah. 

Apalagi, menurut anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq, rendahnya serapan anggaram tersebut dipengaruhi perubahan-perubahan kebijakan aturan dari pemerintah pusat selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini. 

Baca Juga : Menko Airlangga Ungkap Pemerintah Akan Tambah 4 Juta Penerima Banpres untuk UMKM-PKL

"Jadi, anggaran recofusing itu sekian persen seharusnya dialokasikan untuk saving. Sehingga ketika ada perubahan aturan, kan bisa langsung dialihkan," ujarnya, Selasa (24/8/2021).

Zia  pun berharap agar Pemkab Malang bisa segera meningkatkan anggaran penanganan covid-19. Berdasarkan catatan yang ia terima, saat ini baru terserap sebesar 27,88 persen atau masih Rp 34 miliar dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 124 miliar.

Padahal, memasuki minggu akhir Agustus ini, setidaknya serapan anggaran untuk penanganan covid-19 sudah bisa mencapai 50 persen. "Sekarang kan sudah masuk bulan Agustus. Seharusnya serapan anggaran covid-19 setidaknya sudah di atas 50 persen," imbuh Zia.

Terhitung ada 9 organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi leading sector penyerap anggaran tersebut. Yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD Kabupaten Malang, Satpol PP, RSUD Lawang, RSUD Kanjuruhan, kecamatan, dan kelurahan.

Sedangkan untuk meningkatkan serapan anggaran covid-19 ini, menurut Zia, tidak harus menambah jumlah alokasi anggran belanja tak terduga (BTT). Namun hanya tinggal memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia, bersumber dari program recofusing anggaran setiap OPD. "Artinya, OPD tinggal memaksimalkan program yang sudah disusun sebelumnya," ujarnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya