INDONESIATIMES - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan menambah 4 juta penerima bantuan presiden produktif pada kuartal III 2021. Rinciannya, sebanyak 3 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan satu juta pedagang kaki lima (PKL) yang akan mendapatkan bantuan Rp 1 juta.
"Kuartal III 2021 akan ada empat juta penerima bantuan langsung dari presiden dengan total anggaran Rp 4,8 triliun,” tutur Airlangga saat Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/8/2021).
Baca Juga : Perubahan KUA-PPAS APBD 2021 Masuk Pembahasan DPRD, Penanganan Covid-19 Kota Malang Diminta Jadi Prioritas
Pemerintah mencatat, hingga saat ini ada 9,8 juta UMKM menerima BPUM dengan alokasi Rp 11,76 triliun. Airlangga menambahkan, selain banpres, pemerintah telah memberikan bantuan untuk UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR dengan pagu Rp 42,17 triliun.
Hingga saat ini, sekitar 4,45 juta UMKM memanfaatkan insentif ini. Insentif juga diberikan dengan subsidi pajak maupun sewa ruko bagi pelaku UMKM.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, anggaran pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 744,7 triliun. Hingga kini, serapan anggaran ini mencapai 43,8 persen atau sekitar Rp 326,16 triliun.
Target investasi
Di sisi lain, Menko Airlangga juga mengaku pemerintah telah menargetkan investasi pada 2022 sebesar Rp 1.200 triliun di depan anggota Apindo. Menurut ketua umum DPP Partai Golkar ini, target itu bisa dicapai jika ada kerja sama antara pemerintah dengan Apindo atau stakeholder lainnya.
“PR (pekerjaan rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder, utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri),” kata Airlangga.
Baca Juga : Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Malang Anjlok
Lebih lanjut Airlangga mengatakan, target tersebut bisa dicapai dengan memanfaatkan Lembaga Pengelola Investasi dan implementasi Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu caranya ialah penggunaan online single submission (OSS) berbasis risiko untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin.
Airlangga mengaku, pada semester I 2021, Indonesia menerima investasi sebesar Rp 442 triliun. Jumlah ini naik sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama.
Sementara, pemerintah telah menargetkan investasi sepanjang 2021 mencapai Rp 900 triliun.
